Kultwit: Mana Janji Pemerintah (Jokowi) Memperkuat KPK #JanjiPerkuatKPK

1. Bismillah, seperti yg sahabat2 ketahui bersama, ketok palu revisi UU KPK yg menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Isu yg cukup sensitif mengingat pemberantasan korupsi msh menjadi agenda utama di negeri ini. #JanjiPerkuatKPK

2. Saya pribadi merasa wajar jika melihat kekhawatiran yg dirasakan publik. Mengingat KPK masih menjadi andalan utama dlm pemberantasan korupsi dan mendapat apresiasi yg luas dari masyarakat. #JanjiPerkuatKPK

3. Ada beberapa poin yg menjadi sorotan dlm draft revisi tsb seperti penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan SP3, sampai status pegawai KPK. #JanjiPerkuatKPK

4. Untuk isu penyadapan, sering kali hal ini menjadi pintu utama bagi KPK dlm membongkar kasus2 korupsi. Sering pula hasil sadapan yg dilakukan KPK menjadi bukti penting di persidangan. #JanjiPerkuatKPK

5. Maka saya melihat, usulan penyadapan perlu mendapatkan izin dari dewan pengawas, sebaiknya tdk perlu dilakukan. Di sisi lain bahwa penyadapan itu harus akuntabel itu benar, dan KPK sdh menyesuaikan hal tsb dgn prinsip2 akuntabilitas. #JanjiPerkuatKPK

6. Sebaiknya aspek prosedur yg perlu dirapikan agar ke depan tdk disalahgunakan. Dibutuhkan standar prosedur yg jelas sebagai pijakan KPK. Perlu hati-hati dlm merumuskan hal ini krn berkaitan dgn hak asasi masyarakat secara luas. #JanjiPerkuatKPK

7. Belum lg utk aspek ini, KPK dalam RUU Penyadapan, tdk perlu melakukan izin ketua pengadilan/ketua MA. Hal ini perlu dirumuskan secara baik agar aturan yg dihasilkan menjadi sempurna dan tdk menabrak aturan yg lain. #JanjiPerkuatKPK

8. Kemudian terkait dewan pengawas, saya menyadari kegelisahan publik yg khawatir agenda pemberantasan korupsi menjadi terhambat atas luasnya wewenang yg dimiliki dewan pengawas. #JanjiPerkuatKPK

9. Salah satunya wewenang utk memberikan izin pada KPK dlm melakukan penyadapan. Seperti yg tertera dlm draft revisi Pasal 12 huruf a; penyadadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. #JanjiPerkuatKPK

10. Komposisi dewan pengawas jg dianggap sebagai upaya lain dlm pelemahan KPK. Dalam draft revisi Pasal 37A, disebutkan bahwa, dewan pengawas dibentuk dlm rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. #JanjiPerkuatKPK

11. Dewan pengawas ini yg kemudian dipiih oleh presiden melalui pembentukan panitia seleksi dan dipilih oleh DPR. Dalam beberapa hal saya melihat hal ini tdk boleh dijadikan bargaining politik. Justru ini dapat memperpanjang rantai pekerjaan KPK. #JanjiPerkuatKPK

12. Wajar jika publik menganggap ini upaya pemerintah dan DPR utk ikut campur tangan terhadap kinerja KPK. Garis tegasnya, ini tdk boleh dijadikan kepentingan politik. mana #JanjiPerkuatKPK ?

13. Kita perlu efektifkan dan menguatkan wewenang pengawas internal/penasihat KPK. Sekaligus menjadi momentum DPR, BPK, organisasi2 masyarakat, LSM Anti Korupsi, dan terutama publik agar senantiasa utk trs mengawasi kinerja KPK. Krn kita tdk bisa hanya bergantung pada pengawas internal/penasihat KPK. #JanjiPerkuatKPK

14. Terkait kewenangan menerbitkan SP3, hal ini tertera dlm draf revisi Pasal 40 ayat 1 yg berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun”. #JanjiPerkuatKPK

15. Usulan ini perlu didalami secara matang. Mengingat ada putusan MK tahun 2003, 2006, dan 2010 yg menyatakan KPK tdk berwenang menerbitkan SP3. Ada aturan final yg mengikat terkait hal ini. #JanjiPerkuatKPK

16. Terlebih dlm praktiknya, KPK kerap hadapi kasus2 besar dgn tingkat kesulitan penanganan perkara, sehingga mungkin saja KPK memerlukan waktu lebih dari 1 tahun utk menangani kasus tsb. Blm lg potensi penghambatan kasus secara administrasi sehingga bisa diundur lebih dari setahun. #JanjiPerkuatKPK

17. Kemudian mengenai aspek pegawai KPK terutama kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik. KPK ini spesial krn dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri. #JanjiPerkuatKPK

18. Hal tsb tertuang dlm UU No 30 tahun 2002 ttg KPK Pasal 43 dan 45. Lalu dipertegas oleh putusan MK tahun 2016 yg menegaskan kewenangan KPK dlm mengangkat penyidik secara mandiri. #JanjiPerkuatKPK

19. Namun dlm draft revisi, kewenangan tsb diatur secara kaku krn dlm Pasal 43, penyelidik KPK harus berasal dari kepolisian. Sedangkan dlm pasal 45, penyidik berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil yg diberi wewenang khusus oleh UU. #JanjiPerkuatKPK

20. Sebaiknya biarkan KPK bekerja dgn sistem merekrut penyelidik dan penyidik yg ada seperti selama ini. Kita bisa belajar dari ICAC Hongkong dan CPIB Singapura yg terbukti efektif menumpas korupsi dgn kewenangan yg serupa. #JanjiPerkuatKPK

21. Saya melihat agar pemberantasan korupsi semakin efektif, ada hal lain yg tdk kalah penting utk diselesaikan bersama. Seperti merevisi UU No 20 Tahun 2001 ttg Perubahan UU No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). #JanjiPerkuatKPK

22. Hal ini menjadi penting utk mengakomodir kejahatan korupsi yg blm tertera dlm UU Tipikor seperti perdagangan pengaruh sampai korporasi. Menyesuaikan dgn amanat United Nations Convention against Corruption (UNCAC). #JanjiPerkuatKPK

23. Teruslah kritis terkait revisi UU KPK ini. Saya mengajak masyarakat utk kawal dan terus berikan masukan agar menghasilkan win win solution atas wacana ini. karena pemerintah #JanjiPerkuatKPK, harus dibuktikan, bukan justru melemahkan.

24. Kami di PKS akan tetap berkomitmen untuk peduli terhadap problematika sosial yg berkembang di masyarakat dan InsyaAllah akan trs berjuang utk mengelola negara agar lebih baik lagi. #JanjiPerkuatKPK

25. Perlu kita ingat bahwa ke depan agenda pemberantasan korupsi mesti menjadi program utama pemerintah. Hal ini tentu perlu didukung oleh lembaga2 penegak hukum yg kuat seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. #JanjiPerkuatKPK

26. Terakhir, izin pak Jokowi, kita semua masih ingat akan janji Bapak utk memperkuat KPK, krn kita msh memerlukan KPK yg kuat utk membersihkan negeri ini dari korupsi. #JanjiPerkuatKPK

27. Melihat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia thn 1999-2018 yg fluktuatif, namun menunjukkan trend positif (sekarang di angka 38). Namun saya yakin Indonesia mampu meningkatkan skor IPK menuju angka 60 & masuk 50 negara terbersih di dunia. #JanjiPerkuatKPK

28. Ayo buktikan #JanjiPerkuatKPK, sama sama kita tolak revisi yang akan melemahkan KPK. Negeri ini masih tinggi tingkat korupsinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s