Kultwit: Potensi Penyelewangan Dana Covid19 oleh @mardanialisera (11/6/20)

  1. Bismillah, Pemerintah kembali mengubah proyeksi APBN 2020. Proyeksi defisit APBN 2020 bertambah lagi menjadi Rp 1.028,5 triliun (6,34% dari PDB) dari yang sebelumnya 5,07%. Pemerintah mengajukan proses pembahasan revisi Perpres 54/2020 ke DPR. Yang artinya juga, kita harus terus serius #AwasiDanaCovid19.
  2. Revisi APBN dan alokasi dana COVID-19 ini harus terus kita awasi untuk memastikan agar APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanah konstitusi (UUD 1945 Pasal 23 ayat 1). #AwasiDanaCovid19.
  3. Ada beberapa catatan yg ingin saya sampaikan terkait revisi APBN 2020 ini. PERTAMA, rencana pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% ini sangat mengkhawatirkan, dari yang batas awal 3% PDB (sesuai amanat UU Keuangan Negara), akibat COVID-19, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu yang membolehkan pelebaran batas defisit APBN lebih dari 3%. #AwasiDanaCovid19
  4. Proyeksi Pemerintah terbaru, defisit APBN menjadi 6,34% PDB, jauh melampaui batas awal rasio defisit APBN menurut UU Keuangan Negara (sebesar 3%). Juga mengakibatkan semakin membengkaknya beban utang pemerintah dan meningkatnya rasio beban utang terhadap PDB. #AwasiDanaCovid19
  5. Untuk menambal defisit APBN 6,27 persen, diperlukan tambahan pembiayaan Rp 175 T. Dalam Perpres 54/2020, pemerintah sebelumnya menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp 1.006 T. Dengan adanya postur anggaran yang baru, pembiayaan utang pemerintah tahun ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 1.181 T. #AwasiDanaCovid19
  6. Sementara total utang pemerintah per akhir Maret 2020 sudah Rp 5.192,56 T naik 4,93% dibandingkan bulan sebelumnya yang Rp 4.948,18 T. Rasio utang pemerintah sudah mencapai 32,12% terhadap PDB hingga akhir Maret 2020. Sudah melampuai setengah dari batas maksimal rasio utang Pemerintah menurut UU 17/2003 yakni 60% PDB #AwasiDanaCovid19
  7. Permasalahan lain adalah utang swasta. Selama ini, pemerintah kerap hanya memperhitungkan utang pemerintah, padahal tingkat utang swasta terbilang besar. Kalau diakumulasikan, sudah hampir mendekati 60 persen dan ini tidak baik untuk stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara. #AwasiDanaCovid19
  8. Beban utang pemerintah yang semakin besar dapat mengakibatkan semakin terancamnya kedaulatan negara, karena terikat terhadap negara/lembaga pemberi utang bila tidak mampu membayarnya #AwasiDanaCovid19
  9. Tidak adanya batas maksimum defisit APBN yg jelas dapat menjadi ancaman nyata bagi pengelolaan keuangan negara di masa depan. Pelebaran batas defisit lebih dari 3% sampai 2022, kemudian akan kembali menjadi 3% memang awalnya terlihat tidak masalah (sesuai Perppu 1/2020). #AwasiDanaCovid19
  10. Tp kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara patut dipertanyakan. Sejauh mana pemerintah mampu memotret kondisi ekonomi dan menentukan indikator ekonomi dalam merumuskan kebijakan fiskal dalam APBN bila porsinya terus berubah dengan cepat. Masalah ini akan tetap terjadi bila kita tidak menuntaskan masalah awalnya; krisis kesehatan. #AwasiDanaCovid19
  11. Jika ditarik kronologisnya, kebijakan ini ‘dibentengi’ oleh Perppu 1/2020 untuk penanganan COVID-19. Kontroversi Perppu ini sudah mulai kita rasakan dampaknya ketika dengannya pemerintah dapat mengubah postur perubahan APBN 2020 tanpa persetujuan DPR yg memiliki hak penganggaran. Perppu yg secara tegas tlh @FPKSDPRRI menolak-dan menjadi satu2nya di DPR. #AwasiDanaCovid19
  12. KEDUA, Pemerintah harus berani memprioritaskan memberi insentif kepada UMKM dan sektor informal yang terkena langsung dampak COVID-19, bukan hanya untuk BUMN atau perusahaan besar. Alihkan insentif kepada usaha-usaha rakyat yg memang dapat membantu bangkitnya ekonomi rakyat. Bukan hanya BUMN/perusahaan besar yg terbelit utang dengan kreditur saja. #AwasiDanaCovid19
  13. Hal aneh lainnya, di tengah pengakuan defisit dlm APBN 2020 yg kerap beberapa kali disampaikan, pemerintah justru menerbitkan PP Tapera & menaikkan iuran BPJS. Tidak tepat momentumnya. Rakyat banyak yang kehilangan pendapatan, namun Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membebani masyarakat di tengah pandemi dan beratnya beban ekonomi. #AwasiDanaCovid19
  14. KETIGA, transparansi harus dikedepankan dlm pengelolaan dana Covid-19 ini. Jangan sampai terjadi kebocoran pada anggaran penanganan COVID-19 yang terakhir telah bertambah menjadi Rp 677,2 T. Anggaran COVID-19 jangan menjadi lading korupsi bagi segelintir pihak. Sudah cukup kasus BLBI, Century, dan Jiwasraya menjadi pelajaran bersama kita agar tidak terulang lagi. #AwasiDanaCovid19
  15. Masih banyak pemanfaatan anggaran stimulus penanganan COVID-19 yg kurang signifikan di lapangan. Contohnya, kebijakan diskon tarif listrik yg sudah dijanjikan pemerintah, tapi belakangan masyarakat banyak yang mengeluh akibat lonjakan tagihan yg tidak masuk akal. Ini ada apa? Anggaran stimulus ekonomi besar, tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya. #AwasiDanaCovid19
  16. Terakhir, yuk bersama-sama terus kita awasi agar penggunaan anggan penanganan COVID-19 ini agar tidak disalahgunakan dan dikorupsi oleh pihak2 yg ingin memperkaya diri dan golongan, namun dapat membuat bangkrut negara serta menyengsarakan rakyat. #AwasiDanaCovid19
  17. Terlebih dalam pasal 27 ayat 2 Perppu 1/2020, beberapa pejabat disebutkan tdk dpt dituntut baik secara perdata/pidana dlm melaksanakan tugas, jika dlm melaksanakan tugas didasarkan itikad baik&sesuai UU yg berlaku. Siapa yg bisa menjamin tidak ada penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 ini? Mutlak seluruh proses harus kita awasi. Terima kasih. #AwasiDanaCovid19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s