Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-10: Pilpres USA dan Pengaruhnya Untuk Indonesia

ILT Edisi Ke-10: Pilpres USA dan Pengaruhnya Untuk Indonesia

Pertanyaan mendasar bagi seorang ekonom adalah apa yang membuat masyarakat berhasil secara ekonomi? Apa yang membuat negara menjadi kaya? Lahir sebuah perdebatan dikalangan para ekonom untuk mencari jalan terbaik menuju pembangunan ekonomi inklusif. Tesis yang lahir dari ekonom yang menulis buku fenomenal “Why Nation Fail”, Daron Acemoglu dan James A. Robinson, mereka mengatakan bahwa sebuah institusi politik inklusif dapat mendorong lahirnya sebuah tatanan institusi ekonomi yang inklusif, dimana institusi ekonomi tersebut dapat melindungi hak milik warga atas aset dan properti, mengoptimalkan potensi pasar inklusif, membangun sumber daya manusia, serta merangsang pertumbuhan ekonomi (Acemoglu, Robinson, 2012). Lantas muncul dalam pemikiran apakah demokrasi adalah sistem politik yang inklusif ? bagaimana sistem demokrasi menjadi sistem politik yang sesuai dengan hipotesis tersebut ?

Menelisik konsep demokrasi secara etimologis, kata “demokrasi” berasal dari bahasa yunani kuno yang terdiri atas dua kosa kata “demos” dan “kratia” yang memiliki makna ruled by the people atau kedaulatan berada di tangan rakyat (Baradat, 1994). Kedua kata tersebut dimaknai bahwa suatu sistem kekuasaan negara baik eksekutif dan legislatif, dipegang sepenuhnya oleh kehendak rakyat yang mewakilkan wewenang kekuasaannya kepada elite politik melalui mekanisme pemilihan umum.
Menjawab pertanyaan apakah demokrasi merupakan sistem politik yang inklusif ?, Dani Rodrik seorang profesor kondang dari Harvard University, melakukan sebuah penelitian empiris terhadap hubungan antara sistem demokrasi dan performa ekonomi suatu negara. Dalam penelitiannya yang berjudul “Democracy and Economic Performance”, Rodrik menyimpulkan bahwa negara-negara yang menganut sistem demokrasi memiliki performa yang jauh lebih sustainable dibandingkan dengan yang menganut otoritarianisme. Negara demokrasi lebih baik dalam menjaga stabilitas politik, lebih mampu menangani adverse shocks, dan cenderung menghasilkan kesejahteraan yang lebih tinggi dan stabil (Rodrik, 1997).

Bagaimana menciptakan demokrasi yang betul-betul menuju pada institusi politik yang inklusif sesuai dengan hipotesis Daron Acemoglu dan James A. Robinson? Jawabannya terletak pada proses demokrasi yang diwujudkan melalui kualitas proses pemilihan umum. Robert A Dahl menegaskan bahwa sistem politik yang demokratis, merupakan hasil pemilihan umum yang adil, terbuka, dan terbebas dari tindakan yang bersifat pemaksaan. Oleh karena itu, mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif, dibutuhkan pemilihan umum yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi dan memperhatikan electoral law sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semua electoral proses (Hastuti, Sri. 2004).

Amerika Serikat (AS) sebagai negara penggerak utama perekonomian dunia akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Partai Demokrat AS mengusung Joe Biden, mantan Wapres Barack Obama, sebagai penantang Presiden Donald Trump. Sebagai negara adidaya dan kekuatan utama perekonomian dunia, kondisi politik di AS tersebut tentu akan mempengaruhi perekonomiannya. Meskipun Presiden Trump mengumumkan ada 2,5 juta tenaga kerja baru yang terserap, namun pengangguran di AS masih puluhan juta orang. Perang dagang dengan China pun masih terjadi hingga saat ini. Juga, pandemi virus korona (Covid-19) yang belum usai, dan perseteruan AS dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) membuat ekonomi AS semakin kurang menentu.

Sebelum pemilihan presiden diselenggarakan, kedua calon Presiden AS, yaitu Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat, diberikan waktu kampanye selama 10 minggu sebelum pemilu 3 November mendatang. Keduanya akan melaksanakan tiga debat terbuka untuk mengetahui gagasan dari masing-masing calon. Debat terbuka telah berlangsung di Cleveland, Ohio, pada tanggal 29 September 2020 kemarin, kemudian akan kembali dilaksanakan di Miami, Florida pada 15 Oktober, 2020, dan Nashville, Tennessee, pada 22 Oktober 2020. Kedua calon akan beradu gagasan dan memiliki amunisi untuk menguatkan daya tawar dan menarik hati para pemilih, terlebih di tengah situasi krisis yang melanda AS ketika pandemi hadir.

Berdasarkan debat perdananya di tanggal 29 September lalu, Trump dan Joe Biden diberi kesempatan untuk membahas mengenai rekam jejak pencapaian prestasi, Mahkamah Agung, Covid-19, ekonomi, ras dan kekerasan, serta integritas pemilu. Pada kesempatan tersebut, kedua calon telah memikirkan berbagai strategi dalam menghadapi Covid-19. Joe Biden sering kali mengkritik Trump karena dianggap telah gagal dalam menangani pandemi dan menyatakan bahwa AS tidak siap dan tidak terlindungi di bawah tangan Trump, Biden juga berjanji akan menyembuhkan Amerika yang lumpuh akibat pandemi yang mematikan, bencana ekonomi, dan terpecah belah akibat isu rasial. Sementara itu, Trump lebih sering untuk menyalahkan China terkait pandemi, peningkatan pengujian vaksin di US, serta mempromosikan kemungkinan vaksin dapat disetujui.

Berdasarkan histori kepemimpinan Trump, perjuangannya dalam menangani krisis domestik AS akan selalu diikuti dengan serangkaian langkah yang salah dalam hubungan dengan China. Amarahnya terhadap China telah berdampak jauh lebih dari sekedar wabah virus namun juga menegaskan banyak kekuatan politik yang membentuk Amerika dari hubungan AS dengan China, yakni seperti hantaman industri di medan perang pemilihan di wilayah Midwestern, perang dagang, nasionalisme America First ala Trump, tantangan terhadap pengaruh Amerika Serikat di Asia, dan penolakan Trump terhadap perubahan iklim. Selain itu, hadirnya konfrontasi politik atas China juga akan berdampak lebih jauh pada kemunduran dalam hal ekonomi, diplomatik, dan keamanan yang paling penting di dunia.

Sementara itu, AS di bawah kepemimpinan Trump tidak menunjukkan pertentangan yang kuat dengan Indonesia hingga sampai mempengaruhi hubungan bilateral di antara keduanya. Indonesia memandang AS sebagai salah satu mitra kerjasama, mitra dagang terbesar, dan sumber investasi. AS juga memiliki kepentingan kepada Indonesia karena merupakan salah satu pasar potensial bagi produk AS. Kemudian, sejumlah pakar juga memperkirakan bahwa siapapun yang akan memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat tidak akan berpengaruh langsung terhadap segi politik internasional maupun ekonomi Indonesia, hal ini didasari karena hubungan Indonesia dan AS dalam empat tahun terakhir memang tidak menunjukkan banyak perubahan dan keduanya memiliki hubungan politik yang saling berkaitan. Indonesia Leaders Talk edisi ke 10 kali ini akan mencoba membahas Pilpre USA dan Pengaruhnya untuk Indonesia.

Narasumber
1. Djajadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI
2. Dr. Siswanto (Ahli Politik AS LIPI)
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-10: Pilpres USA dan Pengaruhnya Untuk Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *