#KultwitMardani: UU Omnibus Law Gagal Melindungi Bangsaoleh @mardanialisera (8/10/20)

Bismillah, UU Omnibus Law mendapat byk kecaman krn memuat substansi pengaturan yg merugikan Pekerja/buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yg lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dlm perubahan pasal2 yg berkaitan dgn upah sampai hubungan kerja

Pertama mengenai benarkah upah buruh dihitung per jam? UU Omnibus Law memang mengatur adanya upah satuan hasil & waktu. Namun potensi upah per jam (berdasarkan satuan waktu) dpt dilihat dari revisi Pasal 92 dalam Ayat (2) yg menjadi: Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

Memang didalam UU Omnibus Law tidak secara tegas dikatakan upah per jam, namun kedepan, tdk menutup kemungkinan perangkat hukum yg akan digunakan sebagai upah per jam sdh disiapkan. Jika ini dipraktikkan, buruh lg yg menjadi korban krn take home pay yg di dpt bisa jauh dari UMR.

Isu lain yg kerap diperbincangkan benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Sblmnya pasal 59 UU Ketenagakerjaan (UUK) mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) trhdp pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun & bisa diperpanjang kembali dlm waktu 1 tahun

Namun UU Omnibus Law justru menghapus Pasal 59 UUK yg mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu / pekerja kontrak. Hilangnya pasal ini membuat tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tsb menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

Memang betul akan tetap ada pegawai tetap, tetapi pegawai baru lainnya akan sulit menjadi pegawai tetap perusahaan jika tidak ada pembatasan waktu menjadi pegawai kontrak. Longgarnya aturan ini jg memudahkan perusahaan utk mendapatkan karyawan kontrak & outsourcing.

Tidak ada job security atau tidak ada kepastian kerja bagi pekerja Indonesia. Hal ini membuat hilangnya peran negara utk melindungi pekerja Indonesia, termasuk melindungi rakyat yg masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dgn dikontrak & outsourcing seumur hidup.

Terakhir, betul ada opsi membatalkan UU ini melalui Judicial Review di MK. Tp alangkah baiknya jika kedepan memproduksi UU yang sdh siap A-Z. Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dan UU ini jelas gagal melindungi pekerja kita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s