Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-11: Omnibus Law: Cacat Norma dan Rasa Berkeadilan

ILT Edisi Ke-11: Omnibus Law: Cacat Norma dan Rasa Berkeadilan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020. Produk hukum ini tergolong cepat disahkan. UU Omnibus Law masuk pembahasan Paripurna DPR RI pertama kali pada 2 April 2020. UU ini disebut sebagai Omnibus Law karena menggabungkan sekaligus mengubah alur kerja banyak UU yang sudah dibuat sebelumnya. UU terbilang cukup ‘tebal’ dan rumit. Pada versi terakhir, UU ini memuat sekitar 812 halaman dan 11 klaster pengaturan.

Sejak awal pembuatannya, gagasan UU Omnibus Law atau yang kini dikenal sebagai undang-undang sapu jagat telah mengalami kecacatan secara konsep dan formil, hal ini terjadi karena terdapat pergesekan antar peraturan perundang-undangan, mengingat konsep Omnibus Law yang hanya mengambil beberapa pasal saja dari UU yang telah ada. Kemudian dikatakan cacat secara konsep karena terdapatnya kesalahpahaman dan munculnya anggapan bahwa UU Omnibus Law memiliki kekuatan terhadap UU lain, padahal seharusnya posisi UU di Indonesia memiliki posisi yang sama kuat.

UU Omnibus Law juga dapat dikatakan cacat secara prosedur, dimana proses perumusan dilakukan secara tidak transparan dan tertutup dari publik, kemudian draf RUU Omnibus Law yang kini telah disahkan juga tidak disosialisasikan secara baik pada masyarakat hingga membuat terbatasnya masukan dari publik. Hal ini tentu telah melanggar pasal 89 Jo. 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses RUU kepada masyarakat. Selain itu, UU Omnibus Law juga memiliki kecacatan substansi pada peraturannya seperti masih banyaknya pasal yang bermasalah di dalamnya, masih terdapat pasal-pasal yang memunculkan kembali aturan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa desain kebijakan UU Omnibus Law yang telah menyederhanakan regulasi secara tumpang tindih di sektor ekonomi dan investasi, dibuat semata-mata untuk menghasilkan kemudahan di masyarakat karena akan mendatangkan banyak investor dan sejalan dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Padahal berdasarkan data realisasi investasi di Indonesia telah mengindikasikan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena kurangnya investor atau suntikan modal, melainkan disebabkan oleh banyaknya “praktik korupsi” yang menghambat perekonomian dan bisnis. Dengan begitu, UU Omnibus Law yang diciptakan ini sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat sipil, tidak diciptakan sesuai dengan tujuan dan akar masalah, melainkan hanya mendatangkan ketidakpastian di tengah resesi ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, Faisal Basri selaku ekonom Indonesia telah memaparkan bahwa Indonesia telah memiliki performa investasi yang cukup baik dan cenderung meningkat di setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun. Maka dari itu, hal yang patut dipertanyakan adalah bukan bagaimana cara membuat UU yang memudahkan investasi agar membuka banyak lapangan pekerjaan, melainkan kemanakah modal lapangan pekerjaan telah mengalir selama ini.

Jika dilihat berdasarkan substansinya, maka UU Omnibus Law telah banyak mengabaikan kesejahteraan pekerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal. Diantaranya yaitu kebijakan yang memperkuat sistem outsourcing, sistem pengupahan yang hanya akan ditentukan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menunjukkan ketidakberpihakan pada para pekerja yang provinsinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengurangan waktu libur bagi para pekerja menjadi satu hari dalam seminggu, memudahkan pekerja asing masuk dan bersaing dengan buruh, dan berbagai kerugian lainnya.

Kemudian UU Omnibus Law juga memberikan ketidakadilan dalam sektor kesehatan dimana banyaknya penghilangan berbagai regulasi untuk mempermudah investasi di Indonesia. Regulasi dalam UU Omnibus Law akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan kesehatan publik, seperti adanya upaya sentralisasi di dalam sektor kesehatan dimana peran pengawas rumah sakit telah berpindah dari tugas menteri atau kepala dinas menjadi tugas pemerintah pusat, pengabaian kriteria kualitas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya.
Melihat dari perspektif ekonomi, cita-cita besar yang tertuang pada dokumen Visi Indonesia 2045, dimana target pemerintah Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar keempat di dunia pada tahun 2045, tentu membutuhkan lompatan perubahan struktur ekonomi secara masif. Melihat kondisi ekonomi yang telah ditempuh saat ini, sungguh meragukan apabila hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir yang rata-ratanya 5%-an dan menempati peringkat ke-16 negara dengan PDB terbesar dunia (World Bank, 2019). Angka tersebut sangatlah tidak cukup untuk menghindari fenomena jebakan Middle Income Trap, sebuah kondisi dimana perekonomian negara sulit mencapai negara berpendapatan tinggi.

Kebijakan dalam UU Omnibus Law juga memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

UU Omnibus Law turut memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Terlebih, potensi hilangnya otonomi/kewenangan daerah terbuka lebar bagi negeri kita kedepan. Banyak kewenangan Pemda yang ditarik oleh pemerintah pusat, bahaya jika semua kewenangan tersentral seperti itu. Kekuasaan yang sentralistik dalam konteks berdemokrasi amat bertentangan dengan semangat reformasi. Negara sebesar Indonesia memerlukan peran daerah melalui pendekatan sentralisasi yang menghendaki kebijakan bottom-up. Padahal jika dilihat dari sisi kelembagaan, pemerintah mengabaikan faktor yang sangat krusial dalam perjalannya mencapai investasi, yakni persoalan good governance dan perang melawan korupsi. Kedua faktor tersebut merupakan necessary condition yang harus dicapai apabila melihat dari kacamata kelembagaan.

Akhir kata, Salah Kaprah UU Omnibus Law dengan cara pandang yang keliru memungkinkan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Jangan sampai demi mengejar investasi semata, negara mengorbankan hal yang paling penting dalam bernegara, yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke 11 kali ini akan mencoba membahas Omnibus Law : Cacat Norma dan Rasa Berkeadilan.

Narasumber
1. Iswan Abdullah, Wakil Presiden KSPI
2. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-11: Omnibus Law: Cacat Norma dan Rasa Berkeadilan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *