#KultwitMardani: Rapor Merah Satu Tahun Jokowi-Ma’rufoleh @mardanialisera (21/10/20)

Bismillah, kemarin (20/10) pemerintahan Pak @jokowi & Kyai Ma’ruf genap memasuki usia 1 tahun, 8 bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan.

Salah satu catatan besar kepemimpinan pak @jokowi terletak pada masalah penegakan hukum. Dapat dilihat pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

Peranan KPK lebih sibuk dgn berita naiknya gaji pimpinan & rencana pemberian mobil dinas yg sebenarnya bertentangan dgn konsep single salary-nya KPK. Lalu penanganan kasus Djoko Tjandra yg blm membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yg msh jauh dari harapan

Kebebasan berekspresi jg menjadi catatan buruk. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yg kerap menjadi dasar penangkapan. Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dgn hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat & hal berserikat.

Belum lagi skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja yg memicu reaksi publik hingga hari ini. Terlihat jelas tdk diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam proses legislasi yg seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi publik.

Pembahasan yg dipaksakan di tengah keterbatasan kita dlm menghadapi Covid-19. Pembahasan selama pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tsb, bahkan cenderung tertutup minim transparansi.

Penanganan Covid-19 yg pemerintah lakukan jg menjadi sorotan. Kita msh ingat diawal polemik kewenangan menetapkan lockdown antara pemerintah pusat & daerah. Ketidakselarasan ini berdampak pada proses pembagian bansos sampai menimbulkan kesimpangsiuran data masyarakat yg berhak menerima.

Ditambah tdk sistematisnya penanganan yg pemerintah lakukan & tdk diikuti dgn kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Imbasnya angka Covid-19 kian mengkhawatirkan.

Sementara di bidang ekonomi, selain krn pandemi, tampak kebijakan pro masyarakat miskin msh jauh panggang dari api. Bahkan Republika prnh mengutip angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik jd 9,78% / 26,42 jt orang (Momen awal ditemukannya kasus positif Covid-19). Di sisi lain apresiasi sikap tegas Menkeu yg menolak pajak 0% utk mobil baru

Terakhir, mungkin pak @jokowi sudah bekerja keras, tp sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s