Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-12: Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi

ILT Edisi Ke-12: Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi

Melihat situasi politik saat ini, sangatlah cocok apabila kita rujuk ke buku karya dua Profesor Pemerintahan di Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Mereka menerbitkan buku yang berjudul “Bagaimana Demokrasi Mati”. Premis utama dari buku tersebut mengatakan bahwa demokrasi tidak lagi mati dengan “keras atau melalui kudeta yang menjatuhkan pemerintahan terpilih. Tetapi lebih sering demokrasi mati secara perlahan-lahan. Pemimpin-pemimpin boleh terpilih secara demokratis. Tetapi secara tak sadar, terjadi erosi institusi politik yang perlahan tapi pasti membunuh prinsip-prinsip demokrasi.

Memasuki masa-masa maturitas dari sistem demokrasi yang kita anut saat ini, ada banyak pelajaran-pelajaran historis sepanjang abad ke-20 dan ke-21. Levitsky dan Ziblat (2018) dalam analisisnya mengatakan bahwa signal utama yang menandakan sistem demokrasi sekarat adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin otoriter. Hitler, Mussolini, dan Hugo Chavez merupakan tiga tokoh otoriter yang menjadi pengamatan karena mereka secara historis mendorong kekerasan, membatasi kebebasan pers, membredel pers, menawan lawan politik, hingga penolakan aturan main demokrasi.

Hasil pengamatan tersebut, Levitsky dan Ziblat (2018) membentuk suatu indikator kunci perilaku otoriter yang dapat menjadi benchmark bagi para pemimpin-pemimpin modern saat ini. Walaupun dalam konteks pemilihan pemimpin tersebut dilakukan secara demokratis, tetapi berjalannya waktu watak seorang pemimpin dapat berubah berdasarkan lingkungan politik di sekelilingnya. Empat Indikator tersebut antara lain yaitu: menolak atau menunjukan komitmen lemah pada aturan main demokrasi, menyangkal legitimasi lawan, toleransi atau dorongan atas kekerasan, dan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.
Apabila satu dari keempat syarat saja sudah dipenuhi oleh seorang pemimpin, maka hal tersebut sudah merupakan signal-signal yang membahayakan eksistensi demokrasi suatu negara. Lantas menjadi pertanyaan apakah saat ini Indonesia mengalami gejala dini otoritarianisme saat ini ?

Demokrasi modern tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi dalam memilih wakil rakyat, tetapi juga perlu ada partisipasi deliberatif dalam pembentukan keputusan dan produk hukum. Partisipasi publik sangat diperlukan mengingat watak dasar pembentuk undang-undang, DPR, dan Presiden sebagai lembaga politik. Pada titik inilah pembuatan UU harus memenuhi standar akuntabilitas demokratis melalui prosedur pembentukan yang terinstitusionalisasi dan melibatkan partisipasi publik. Kepentingan yang bertarung perlu dibuka agar UU tidak jadi instrumen kekerasan simbolik berupa kebohongan dan manipulasi.

Setidaknya ada beberapa pelanggaran pada saat pembentukan UU yang tidak demokratis, seperti melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena menghilangkan peran pemilik kekuasaan tertinggi dalam pembentukan produk hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara dan menentukan nasib warga negara. Selain itu, juga mengingkari eksistensi pembentukan UU sendiri, DPR dan pemerintah, sebagai institusi demokrasi yang harus selalu mendengar, memperhatikan, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Hal ini setidaknya berlaku pada perumusan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Narasumber
1. Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia
2. Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-12: Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *