Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-13: BUMN: Antara Aset dan ATM Penguasa

ILT Edisi Ke-13: BUMN: Antara Aset dan ATM Penguasa

Menjelajah ke pelosok kota Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Limapuluh Kota, kita akan menemukan tradisi transaksi jual beli sapi khas Masyarakat Payakumbuh yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Masyarakat Payakumbuh merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tradisi adat. Mengingat sapi adalah hewan yang penting, perlakuan jual beli sapi pun menggunakan tradisi adat setempat yang sangat unik. Praktek dagang jual beli sapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat rahasia dengan tidak menggunakan bahasa verbal. Proses tawar menawar antara pembeli dan penjual dilakukan dengan berpegangan kedua tangan yang ditutupi dengan selembar kain sarung. Dengan isyarat-isyarat dan remasan jari-jemari itulah pembeli dan penjual dapat meminta penurunan atau penambahan harga yang dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Budaya dagang sapi masyarakat Payakumbuh sesungguhnya merupakan budaya yang beretika tinggi. Budaya tersebut bertujuan menghindari perselisihan antar warga dan menghormati para pedagang lain. Akan tetapi menjelang datangnya pertarungan politik memperebutkan tahta kekuasaan, istilah “dagang sapi” berubah negatif akibat ulah para politisi-politisi kawakan. Istilah “politik dagang sapi” diselaraskan sebagai upaya “bagi-bagi kursi” kekuasaan kepada para relawan yang dilakukan secara diam-diam. Sontak di hari itu, berbagai macam kelompok menghampiri pemenang, baik relawan maupun penantang seolah-olah tak mau rugi, meminta kursi untuk menjadi pejabat tinggi.

Walaupun Pemilu telah usai 1 tahun lalu, ruang publik kembali diramaikan dengan bongkar pasang kursi pejabat BUMN untuk tim relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf . Inilah potret sistem pemerintahan dan pengelolaan BUMN kita. Hingga akhir 2018, Institusi plat merah tersebut memiliki catatan total aset mencapai Rp. 8117,6 triliun yang terdiri dari 113 perusahaan BUMN. Tentu untuk mengelola aset sebesar itu, pengangkatan dewan direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbangan meritokrasi. Tidak hanya pintar, pejabat tinggi BUMN harus profesional, berintegritas dan berdedikasi melayani untuk kepentingan negara. BUMN harus dijauhi dari para pemburu rente dan kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.

Sederet Persoalan menghampiri BUMN sepanjang tahun 2018, daftar nama-nama perusahaan plat merah yang mengalami kerugian seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Krakatau Steel, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dll, kerap menggunakan jalan pintas dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperbaiki keuangan BUMN yang merugi. Menurut Ekonom Indef Caesar Abra, sejak tahun 2015 hingga 2018, PMN kepada BUMN sudah mencapai 130,3 triliun. Hal tersebut tidak semerta menunjukan kinerja positif perusahaan BUMN yang mengalami tren penurunan pendapatan dalam tiga tahun terakhir (Tempo.co.2019)

Memasuki tahun 2020, kasus perusahaan pelat merah PT Jiwasraya akhirnya terkuak. Ada skandal korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang telah merugikan negara. Terlebih cara penyelesaian kasus ini juga amat disayangkan, seperti pemberian PMN sebesar Rp 20 Triliun kepada PT BPUI (Persero), untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero) yang dilakukan melalui APBN 2021. Tidak sepantasnya negara bertanggung jawab menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan BUMN tersebut. Walaupun pada akhirnya suntikan PNM dapat menyelesaikan masalah, tetapi lagi-lagi tidak menyelesaikan akar permasalahan BUMN yaitu persoalan tata Kelola yang tidak Good Corporate Governance.

Sebagai akhir kata, sebagian besar masyarakat Indonesia tentu ingin negara memainkan peran kunci dalam melaksanakan amanat konstitusi pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Atas dasar itulah BUMN sebagai tonggak utama produksi strategis harus mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan mereformasi sistem tata kelola BUMN yang jauh dari politik transaksional dan mengedepankan sistem meritokrasi dengan pemilihan pimpinan yang terbuka dan akuntabel. Indonesia Leaders Talk (ILT) edisi ke 13 kali ini akan membahas sengkarut permasalahan BUMN dengan tema “BUMN: Antara Aset atau ATM Penguasa?”

Narasumber
1. Enny Sri Hartati, Direktur INDEF
2. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
3. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-13: BUMN: Antara Aset dan ATM Penguasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *