Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-15: Kepulangan HRS: Penguatan Demokrasi vs Keriuhan Publik

ILT Edisi Ke-15: Kepulangan HRS: Penguatan Demokrasi vs Keriuhan Publik

“Democracy is as much about opposition to the arbitrary exercise of power as it is about collective self-government” – Ian Shapiro (1996)

Demokrasi merupakan suatu gagasan politik populer yang digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Setidaknya ada dua sudut pandang yang menjadi inti dari demokrasi. Teoritikus seperti Joseph Schumpeter dan Adam Przeworski melihat inti dari demokrasi adalah suatu manifestasi yang terefleksikan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan nasib bernegara. Akan tetapi, teoritikus demokrasi yang kedua, Robert Dahl melihat bahwa “urat nadi” demokrasi bukan hanya terletak pada proses pemilihan umum, melainkan keberadaan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintahan. Ia berpandangan bahwa proses penumbuhan tradisi atau budaya demokratis yang tertanam di alam bawah sadar itulah yang menjadi hakikat demokrasi. Walau tampak berbeda pandangan, para teoritikus demokrasi punya satu keselarasan yaitu mereka sama-sama menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang utama. Dengan demikian, sejatinya teori demokrasi modern tidak meninggalkan makna normatif demokrasi sejak zaman yunani kuno (Noor. F. 2016)

Selain kedaulatan rakyat, makna demokrasi selanjutnya adalah pelaksanaan kekuasaan negara harus terbagi & terbatas dalam beberapa bidang kekuasaan. Wewenang kekuasaan negara tidak boleh tertumpu hanya pada satu orang/instansi/golongan/partai, karena akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Merujuk pada suatu adagium yang dicetuskan oleh Lord Acton “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” pada hakikatnya manusia memiliki sifat egoistis yang terpatri dalam jiwa manusia dan memiliki kecenderungan memikirkan diri sendiri atau kelompoknya saja di bandingkan dengan kepentingan bersama (Sharma,2004).
Berdasarkan dua prinsip demokrasi diatas yaitu, kedaulatan rakyat dan amanah menjaga terhindarnya abuse of power, dalam demokrasi sejatinya kelahiran kelompok oposisi adalah suatu yang tak terhindarkan. Keberadaan kelompok oposisi merupakan manifestasi dari kedaulatan masyarakat untuk memiliki perbedaan sikap dan pandangan. Mereka yang berdaulat akan merespon dan mengkritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat sesuai dengan kepentingan mereka. Disisi lain, eksistensi kelompok oposisi merupakan akar dari konsep check and balances. Hadirnya kelompok oposisi memberikan alternatif kebijakan yang dapat menciptakan tatanan politik yang saling mengawasi dan mengimbangi (Noor. F. 2016)

Melihat sejarah sejenak, ketiadaan kelompok oposisi menimbulkan dampak-dampak membahayakan eksistensi demokrasi itu sendiri. Tahun 1939-1945, ketiadaan kelompok penyeimbang menyebabkan pemerintahan fasisme yang dipimpin oleh Partai Nazi Jerman, memunculkan sebuah Leviathan yang tidak terkontrol dan dapat melakukan apapun yang mereka kehendaki. Hasilnya adalah kekacauan yang mencetusnya Perang Dunia II dan jutaan korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, menghidupkan kelompok oposisi sama saja menjaga marwah demokrasi dari monopoli kekuasaan pemerintah. Hadirnya kelompok oposisi sebagai pengawas dapat menjaga tujuan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan aspirasi rakyat (Noor. F. 2016)

Minggu-minggu ini, ruang publik kembali diwarnai oleh isu seputar kepulangan seorang tokoh oposisi ulung, Habib Rizieq Shihab. Beragam komentar dan pandangan turut mengiringi kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Bagi para pendukungnya, kepulangan Habib Rizieq Shihab merupakan energi baru yang dapat membangkitkan gairah umat Islam di tanah Air. Menurut pengamat politik, kepulangan Habib Rizieq Shihab dapat menjadi harapan yang akan mengisi kekosongan islamic religious leader bagi kalangan muslim di tengah problematika nasional saat ini. Kesuksesan beliau menyatukan umat muslim tidak terlepas dari peristiwa Aksi 411 dan Aksi 212, sehingga membuat Presiden kala itu harus ikut bereaksi. Akankah kepulangan Habib Rizieq Shihab dapat mengubah peta politik Indonesia? Akankan kepulangannya dapat memperkuat kelompok oposisi? Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-15 kali ini akan mencoba membahas “Kepulangan HRS: Penguatan Demokrasi vs Keriuhan Publik”

Narasumber
1. Budi Kurniawan, Peneliti Indonesia Presidential Studies, Alumni ANU
2. Hendri Satrio, Pakar Komunikasi Politik
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-15: Kepulangan HRS: Penguatan Demokrasi vs Keriuhan Publik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *