Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-17: PKS: Tantangan dan Peluang ke Depan

Edisi Ke-17: PKS: Tantangan dan Peluang ke Depan

Istilah demokrasi pada beberapa waktu terakhir, kian populer kembali baik di tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Ini merupakan suatu “exercise” yang baik mengingat perjuangan membangun sistem demokrasi di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat mahal, bahkan melalui pertumpahan darah. Sebagai suatu metode politik, demokrasi sejatinya merupakan pendekatan yang radikal “one man, one vote”, dimana warga negara diberi kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin politik. Sehingga dengan kata lain, demokrasi merupakan suatu proses penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu merah kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. (Nugroho, Heru.2012).

Dari sisi ideologis, konsep liberalisasi yang melekat pada tubuh demokrasi, mesti diartikan sebagai kedudukan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Artinya, dalam proses berdemokrasi, peran aturan hukum merupakan suatu hal yang sakral untuk menjamin tidak adanya penindasan kepada kelompok minoritas, serta menghindari upaya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam berdemokrasi (Nugroho, Heru.2012) Ini merupakan bagian yang lebih jauh dari proses demokrasi elektoral. Robert A. Dahl menyatakan bahwa proses penumbuhan tradisi atau budaya demokratis yang tertanam di alam bawah sadar itulah yang menjadi hakikat demokrasi (Noor,F.2016).

Diskursus mengenai demokrasi tidak akan lepas dari peranan partai politik sebagai pilar utama pranata sistem politik. Seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat, demokrasi langsung bertransformasi menjadi konsep demokrasi perwakilan. Transformasi inilah yang membentuk hubungan erat partai politik dengan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai perantara dan penerjemah kepentingan masyarakat madani pada spektrum perpolitikan nasional. Idealnya, setelah mengagregasikan kepentingan masyarakat, partai politik memperjuangkannya menjadi suatu rancangan peraturan perundang-undangan bagi rakyat (Mayer, Thomas 2008).

Runtuhnya rezim Orde Baru telah membuka kesempatan bagi semua kekuatan politik untuk tampil ke permukaan. Akibatnya, terjadi suatu ledakan partai-partai baru berkompetisi di perpolitikan nasional. Melihat peta partai politik Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu partai berbasis islam dan partai yang berorientasi “catch all”. Secara platform ideologis dan arah kebijakan kedua klasifikasi tersebut sangat berbeda. Partai Islam walaupun tidak secara eksplisit menyebut islam sebagai ideologis, tetapi basis konstituennya berasal dari organisasi-organisasi islam. Sedangkan partai yang berorientasi “catch all” tidak terpaku pada suatu ideologis tertentu, melainkan berupaya memaksimalkan suara dengan menarik berbagai macam kepentingan (Muhtadi.B.2020) jenis partai politik kedua lebih cenderung nonideologis, tetapi lebih bergantung pada daya tarik tokoh-tokoh nasional dengan kebijakan-kebijakan yang populis.

Dinamika politik pasca Orde Baru juga secara langsung berpengaruh pada gerakan islam politik yang ditumpu oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdiri pada bulan Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan (PK), Partai Keadilan berdiri untuk menyebarkan dan mengkaji islam melalui jalur konstitusional. Walaupun di awal Pemilihan Umum tahun 1999 Partai Keadilan mengalami kesulitan menembus parliamentary threshold
, menyebabkan terjadinya reorganisasi besar-besaran arah gerak partai yang salah satunya perubahan nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Organisasi tersebut ternyata memberikan dampak elektoral yang sangat signifikan. Dibawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, terjadinya pergeseran orientasi dari basis massa mahasiswa yang cenderung eksklusif dan memperluas sayapnya ke massa mengambambang partai-partai islam lainnya. Alhasil, PKS mendulang suara yang lebih banyak dan meloloskannya mendapatkan kursi di parlemen (Aminuddin, M.F .2010).

Hingga kini pasca pemilihan umum 2019, kedudukan PKS dalam perpolitikan nasional menjadi sangat penting ketika sudah secara tegas menjadi partai oposisi. Posisi oposisi menjadi sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang baik. menghidupkan kelompok oposisi sama saja menjaga marwah demokrasi dari monopoli kekuasaan pemerintah. Hadirnya kelompok oposisi sebagai pengawas dapat menjaga tujuan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan aspirasi rakyat (Noor. F. 2016)

Apakah sistem kepartaian di Indonesia sudah ideal? sebuah laporan dari Centre Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, partai politik mengalami kendala membangun demokratisasi dan kompetisi internal yang terlembaga. Masalah-masalah yang dihadapi partai politik meliputi; konflik internal partai, buruknya suksesi partai politik secara berkala, serta minimnya pendanaan yang tetap di tengah tingginya pembiayaan politik dalam pemilu (Fernandes, Arya. 2020). Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-17 kali ini akan mencoba membahas “PKS: Tantangan dan Peluang Kedepan”.

Narasumber:
1. Burhanudin Muhtadi, Pengamat Politik
2. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
3. Rocky Gerung, Pengamat

Edisi Ke-17: PKS: Tantangan dan Peluang ke Depan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *