Indonesia Leaders Talk Edisi Ke- 19: Korupsi Lagi, Mungkinkah Memberantasnya?

ILT Edisi Ke- 19: Korupsi Lagi, Mungkinkah Memberantasnya?

Meski telah disadari praktik korupsi merupakan “extraordinarycrime”,ancaman laten keberlangsungan pembangunan negeri ini, sayangnya upaya pemberantasan korupsi masih terjebak dalam labirin tak berujung. Betapa tidak, genderang perang terhadap korupsi telah ditabuh, namun semua institusi negara tidak ada yang mampu sepenuhnya menghindar dari isapan rayap penyalahgunaan kuasa ini yang bernama “korupsi”. Boleh jadi, sekalipun di luar nampak terlihat utuh, bukan tidak mungkin tiang-tiang telah keropos digigit oleh oknum-oknum koruptif. Oleh karena itu, mengingat bahayanya korupsi mengancam seluruh kehidupan negara, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya berasal dari suatu lembaga institusi negara melainkan internalisasi nilai anti-korupsi yang kokoh di dalam pejabat publik. Sejatinya, praktik korupsi dapat kita temukan jauh sebelum negara ini terbentuk.

Banyak cendekiawan terus menelusuri dan mencari jawaban atas korupsi yang telah mengakar sejak masyarakat tradisional pra-kolonial, hingga era reformasi. Di awal pra kolonial, Thomas Raffles (1817) dalam bukunya History of Jav, mengungkap bahwa dibawah feodalisme Kesultanan Jawa terdapat pola mengkorupsi upeti oleh pemerintahan setempat. Memasuki era Kolonial Hindia-Belanda, praktik korupsi dituding-tuding sebagai penyebab runtuhnya salah satu perusahaan multinasional terbesar kala itu, yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Menurut catatan Wertheim, pemberian gaji pegawai VOC yang minim mendorong internal pegawai VOC menjadi koruptif yang tak terkendali. Akibatnya, pada akhir abad ke-18, kesulitan finansial serta dinamika politik dunia, menyebabkan runtuhnya runtuhnya VOC ke tangan pemerintah kolonial di bawah Herman Willem Daendels (Abiansyah, Jorghi.2019).

Memasuki awal kemerdekaan, Indonesia tidak luput dari penyakit korupsi. Berakhirnya peperangan tahun 1945-an dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan struktur politik demokrasi parlementer tidak bisa menjamin perilaku elit-elit baru menghindari praktik korupsi. Puncaknya pada tahun 1953-1955 pada masa kabinet Ali-Sastroamidjojo, Sebagian politisi membagikan lisensi impor atas dasar kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik (Abiansyah, Jorghi.2019).

Memasuki era rezim Orde Baru Soeharto memiliki catatan buruk terkait dengan praktik korupsi. Soeharto memanfaatkan narasi “pembangunan” untuk mendistorsi praktik korupsi yang terjadi bersama para kroni-kroninya. Menggunakan kebijakan patronase dan klientelistik, Soeharto mampu menggandeng loyalitas bawahannya, dari pebisnis hingga Angkatan Bersenjata, sehingga ia mampu menciptakan sentralisasi kekuasaan. Bersama para teknokrat-teknokrat “berkley” Soeharto melakukan kebijakan semi-kapitalis yang melibatkan pihak swasta maupun asing sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sentralisasi dan kebijakan privatisasi disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan lingkaran kecil kroni kapitalis Soeharto (Indonesia-Investment.2017). Akibat praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) inilah yang pada akhirnya memicu gejolak sosial di tahun 1998, serta mendepak Soeharto dari tahta kepemimpinan.
Memasuki era formasi, menunjukan babak baru dalam struktur perpolitikan nasional diantaranya adalah terjadinya amandemen konstitusi UUD 1945, reformasi birokrasi, politik desentralisasi, dan demokratisasi. Perasaan traumatik pada praktik KKN yang terjadi pada periode sebelumnya, menyebabkan masyarakat menjunjung tinggi transparansi dan pengawalan yang ketat terhadap kegiatan pemerintahaan. Hal tersebut melahirkan Lembaga eksekutif-independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipercayai untuk menginvestigasi dan memberantas praktik korupsi baik swasta maupun pemerintah. Tidak ingin tertinggal, keinginan masyarakat sipil mengawal anggaran negara dan mencegah praktik korupsi melalui munculnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga merupakan determinasi yang kuat memberantas korupsi.

Namun sayangnya, pemberantasan korupsi menghadapi lika-liku perjalanan yang amat berat. Mulai dari Revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 yang “mematikan” peran KPK, hingga kasus korupsi yang belakangan ini menimpa 2 menteri Jokowi-Ma’ruf sekaligus. Pada RUU KPK terdapat beberapa poin dalam UU tersebut yang berpotensi mencederai indepensi KPK; mulai dari pembentukan dewan pengawas hingga sengkarut aturan penyadapan (kpk.go.id,2019). Di sisi lain, pencegahan korupsi nampaknya lagi-lagi tidak berhasil lantaran masyarakat dihebohkan dengan skandal korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial, Juliari Batubara. Dalam kurun waktu 2 pekan, KPK telah menetapkan kedua orang tersebut tersandung kasus korupsi pada kasus yang berbeda. Ini membuktikan bahwa kita sedang terjebak dalam labirin korupsi yang tak berujung. Oleh karena itu Indonesia Leaders Talk edisi ke-19 kali ini akan mencoba membahas “Korupsi Lagi, Mungkinkah Memberantasnya?”

Narasumber
1. Giri Suprapdiono, Direktur Pelayanan dan Pendidikan KPK
2. Donal Fariz, Pegiat Anti Korupsi
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke- 19: Korupsi Lagi, Mungkinkah Memberantasnya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *