Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-20: HRS dan Penegakan Hukum Berkeadilan

ILT Edisi Ke-20: HRS dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Konsep bangsa dan negara merupakan konsep riil yang memberikan pola bagi masyarakat sosial di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bernegara. Negara memiliki kewajiban melindungi kebebasan yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan, prinsip hubungan tersebut yang kemudian dituangkan dalam tulisan Social Contract John Locke. Determinasi dari kewajiban tersebut dimanifestasi melalui peraturan atau norma yang harus dijunjung keberadaanya dan ditaati segala konsekuensinya. Keberadaan seperangkat aturan dan norma tersebut menjadi tanggungjawab bersama mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi masyarakat, tujuannya adalah agar konsep kebebasan tidak serta merta dirampas oleh kebebasan orang lain, ataupun negara itu sendiri (Hayat, H. 2015).

Dalam pondasi negara hukum, ”Staatsgrundgesetz” atau aturan dasar negara yang termaktub di Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dari sinilah sumber negara hukum atau “rechtsstaat” di Indonesia berasa. Berbagai aturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan aparat penegak hukum sekalipun (polisi, hakim, jaksa, advokat) harus bersujud di bawah aturan norma yang berlaku (widayati. 2018).

Sistem hukum dalam negara hukum rechtsstaat sejatinya merupakan sistem hukum sipil atau civil law system. Sistem hukum ini yang terlahir dari era Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua eropa, serta negara-negara bekas jajahan, termasuk Indonesia. Ciri khas dari mazhab sistem hukum sipil menganggap bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum utama, oleh karena itu dalam praktek peradilan, hakim bersifat pasif dan hanya berkewajiban untuk menerapkan undang-undang (widayati. 2018).

Konsep penegakkan hukum di negara hukum yang berciri khas civil law hanya dapat berjalan dengan optimal apabila memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut merupakan gagasan yang ditulis oleh Gustav Radbruch, dalam bukunya yang berjudul dalam buku yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften” (Arliman, L.2020). Ketiga unsur penegakkan hukum tersebut harus terpenuhi, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), kebermanfaatan (zweckmässigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit). Ibarat sebuah tiang penyanggah dan atapnya, ketiadaan salah satu unsur penegakkan hukum akan mempengaruhi kokohnya penegakkan hukum. Namun pada praktek pelaksanaannya, aspek keadilan yang seringkali dilupakan oleh aparat penegakkan hukum. Nyatanya penegakkan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Selain itu, penegakkan hukum acap kali diterapkan dengan dalih untuk menciptakan ketertiban atas dasar status quo atau yang dikenal sebagai hukum represif.

Agar penegakan hukum sesuai dengan asas berkeadilan, tentu sejatinya aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lapas) harus memenuhi norma tertentu. Menurut E. Sumaryono, setidaknya ada tiga norma yang seharusnya melekat di dalam para penegak hukum, yakni: 1) kemanusiaan, norma kemanusiaan harus senantiasa dipenuhi agar memperlakukan manusia layaknya manusia 2) keadilan, keadilan termanifestasi kepada memberikan apa saja yang menjadi haknya 3)kejujuran, penegak hukum harus bersikap jujur dan menghindari dari perbuatan-perbuatan curang dalam mengungkap kebenaran suatu perkara (Arliman, L. 2020). Inilah bentuk ideal yang kita cita-citakan dari para penegak hukum. sehingga dengan demikian peranannya menjadi kunci dalam penegakkan hukum berkeadilan.

Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan kasus baku tembak antara polisi dan FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50 yang menewaskan enam Laskar FPI. Perdebatan kronologi kejadian menurut pelbagai versi, baik antara versi FPI dan versi Polisi, telah mengaburkan realitas yang benar-benar terjadi di tempat kejadian perkara. Pembentukan tim pencari fakta independen terkadang menghadapi jalan buntu, menyebabkan kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum atau angkatan bersenjata tidak pernah terungkap. Seperti contoh, kasus Pembunuhan Munir yang hingga saat ini tidak tercapai titik terang. Adapun kasus Novel Baswedan yang hingga 1192 hari telah berlalu belum menyentuh “mastermind” dibaliknya. Kita berharap negara serius dengan penuntasan kasus kematian 6 Laskar FPI karena ini menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum di negara hukum. Oleh Karena itu, Indonesia Leaders Talk disi ke-20 kali ini akan mencoba membahas “HRS dan Penegakkan Hukum Berkeadilan”.

Narasumber:
1. Prof. Suteki, Guru Besar FH Universitas Diponegoro
2. Sugito Atmo Pawiro, Ketua Bantuan Hukum FPI
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *