Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-21: 6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita

ILT Edisi Ke-21: 6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita

Dalam lika-liku pemikiran HAM, sejarah telah memperlihatkan perkembangan konsepsi HAM tidak terlepas dari suatu reaksi atas kekuasaan absolut yang merampas hak manusia lain. Sebagaimana kekuasaan absolut tersebut pernah dipegang oleh Raja John yang semena-mena kepada rakyatnya, sehingga lahirnya “Magna Carta” kesepakatan tertulis untuk membatasi kekuasaan absolut raja, serta mengakui hak-hak manusia lainnya. Selanjutnya Louis XIV, akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi keuangan negara yang buruk, ia secara lantang menasbihkan“Letat’est Moi” (negara adalah saya) menyebabkan gejolak Revolusi Perancis di Abad ke-17. Revolusi tersebut berdampak langsung terhadap munculnya pengakuan atas hak-hak individu dan kolektif manusia yang tertuang pada “La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen” (deklarasi hak asasi manusia dan warga negara).

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung koruptif. Hal ini sangat dikhawatirkan karena menjauhkan fungsi dan peran negara mensejahterakan kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itulah dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatis untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan represifitas (Kusniati. R.2011).

Atas dasar latar belakang tersebut, dalam Konstitusi negara Pasal 1 Ayat (3) yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka jaminan adanya perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara, merupakan bentuk utama dari perwujudan prinsip demokrasi constitutional dan negara hukum
(the rule of law) yang sesungguhnya (Pratiwi, C. S. 2018).

Namun demikian, terlihat secara gamblang bahwa situasi pemenuhan dan perlindungan HAM saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Menurut CNN Indonesia ,Sejak Januari 2020 ruang publik kita diwarnai dengan kasus pelanggaran HAM berupa tindakan represif aparat penegak hukum kepada masyarakat sipil, pembatasan berpendapat di media massa dengan UU ITE, kekerasan yg menewaskan puluhan masyarakat Papua, hingga pernyataan dari Jaksa Agung yang melukai korban HAM Semanggi I dan II (cnn indonesia.2020).

Baru berlalu sepekan, ruang publik Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus baku tembak antara polisi dan FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50 yang menewaskan enam Laskar FPI. Perdebatan kronologi kejadian menurut pelbagai versi, baik antara versi FPI dan versi Polisi, telah mengaburkan realitas yang benar-benar terjadi di tempat kejadian perkara. Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) , menuntut kasus tersebut sebagai extra judicial killing yang dilakukan oleh aparat Kepolisian (Tempo.co,2020).
Mengutip dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) terdapat kejanggalan yang terjadi pada reka adegan oleh kepolisian. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menyatakan bahwa terjadi tiga pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI. Menurutnya “Ke empat anggota FPI yang hidup digiring ke mobil tanpa diborgol, memasukkan keempat anggota FPI tersebut ke mobil yang berkapasitas delapan orang, dan melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata pada jarak dekat” (Putra. Nanda.2020)

Kejanggalan-kejanggalan tersebut akan terus mengeruhkan realitas. Sehingga masyarakat perlu mendukung penelusuran tim Independen oleh Komnas HAM demi mengungkap tragedi ini secara terang dan terbuka apa yang terjadi sesuai fakta. Terakhir, #TragediKemanusiaanKM50 menjadi ajakan bagi seluruh pihak untuk sama-sama menjadikan hukum sebagai supremasi diatas siapapun, termasuk aparat penegak hukum. Kita berharap negara serius dengan penuntasan kasus kematian 6 Laskar FPI, karena ini menyangkut persoalan HAM dan penegakkan hukum di negara hukum. Bagi keluarga Korban semoga diberi kesabaran dan semangat juang untuk terus mencari keadilan. Oleh Karena itu, Indonesia Leaders Talk disi ke-21 kali ini akan mencoba membahas “6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita”.

Narasumber:
1. Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS
2. Keluarga Korban
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-21: 6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *