Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-22: Vaksinasi dan Hak Kesehatan Rakyat

ILT Edisi Ke-22: Vaksinasi dan Hak Kesehatan Rakyat

Dunia menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi besar yang diakibatkan oleh virus SARS-Cov-2 atau lebih dikenal sebagai Virus Corona. Krisis kali ini berbeda, karena penanganannya bergantung pada kerja-kerja ilmuwan di laboratorium. Berbeda dari krisis yang sebelumnya, terutama dalam hal ekonomi, kali ini bertumpuk-tumpuk analisis ekonom tidak ada artinya bila tidak dibarengi dengan kerja keras para ilmuwan kesehatan dalam menekan virus corona. Dan laju sebaran virus ini bergantung besar pada vaksin. Di tengah penanganan wabah yang kian tidak pasti, tanpa strategi yang jelas dan pilihan kebijakan yang tepat, vaksin dianggap jalan pintas untuk keluar dari masa pagebluk.

Wabah corona dengan jenis virus SARS-Cov-2 yang pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan Tiongkok, telah menjalar ke 222 negara di dunia dan telah merenggut jutaan korban jiwa. Sebagaimana diketahui bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejatinya bukanlah jenis virus baru, melainkan merupakan virus lama dan berhubungan erat dengan yang menyebabkan SARS dan MERS. Covid-19 telah bermutasi membentuk susunan genetik baru yang jauh lebih menular dan mematikan dibandingkan pendahulunya. Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 maret 2020. Sejak itu, jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah dan serangan gelombang pertama pun hingga kini belum usai. Tercatat, menurut laporan harian dari Satgas Covid-19 per 30 desember 2020, jumlah total positif sebanyak 735,124 orang dan sebanyak 21,944 korban jiwa.

Peran dan Kesiapan Pemerintah menekan angka penyebaran virus Covid-19 dengan bentuk kebijakan kesehatan merupakan kunci utama menyelesaikan pandemi ini. Hal ini karena masyarakat berhak mengetahui informasi terkait sejauh mana langkah yang telah diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Mengingat bahwa kesehatan masyarakat adalah hak asasi manusia, sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu peran negara harus selalu hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya menghadapi pandemi Covid-19.

Menghadapi pandemi, Pemerintah seakan tidak sigap dan tidak menyangka bahwa penyebaran Covid-19 akan sampai kepada penduduk Indonesia. Di Awal tahun 2020, Pemerintah dinilai lambat merespon gentingnya Pandemi Covid-19, dibandingkan negara lain yang sudah dulu mengambil langkah tegas, seperti pembatasan penerbangan internasional, menutup fasilitas umum, mengisolasi wilayah, dan testing besar-besaran. Selain itu, ruang publik juga dihadapi miskoordinasi baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam legalitas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta kewenangan penangan Covid-19, sangat berdampak pada akumulasi pelayanan kesehatan publik bagi masyarakat Indonesia.

Namun hingga di penghujung tahun 2020, setidaknya upaya Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak kebijakan sebagai upaya menekan laju pandemi, diantaranya adalah Merevisi batas maksimal defisit anggaran APBN dengan Perppu No. 1 tahun 2020, melakukan kebijakan burden sharing bersama dengan Bank Indonesia, hingga menyisihkan anggaran APBN 2020 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun yang diprioritaskan untuk anggaran di bidang kesehatan dan pengadaan vaksin, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, serta insentif-insentif lain kepada sektor yang terdampak pandemi Covid-19 (CNNIndonesia.com.2020).

Membahas mengenai langkah pengadaan Vaksin, menurut laporan dari Kontan.co.id, Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021, anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasi sebesar Rp 60,5 triliun yang diperuntukan untuk pengadaan vaksin, serta sarana dan prasarana pendukung program vaksinasi nasional (Kontan.co.id,2020) Menurut rekomendasi dari World Health Organization (WHO) dibutuhkan 60-70% populasi harus divaksinasi untukherd immunity. Oleh karena itu, Pemerintah sedang berupaya mengadakan 426 juta dosis vaksin dengan 15% cadangan, untuk memvaksinasi sebanyak 181 juta penduduk Indonesia (Kompas.com,2020).

Menurut konferensi pers oleh Kementrian Kesehatan tentang penanganan Covid-19, setidaknya akan ada lima jenis vaksin yang akan digunakan yaitu Vaksin Sinovac yang sudah ada sebanyak 3 juta dosis dan akan hadir 120 juta dosis pada kuartal I/2021. Pemerintah juga sudah mengamankan 50 juta dosis Vaksin Novavax, 50 juta dosis Vaksin Vaksin AstraZeneca, serta merencanakan pembelian 54 juta dosis Vaksin COVAX/GAVI dan 50 juta dosis Vaksin Pfizer (kompas.id.2020) Namun untuk tetap menjaga keamanan masyarakat, vaksin yang hadir harus dilakukan uji klinis oleh lembaga riset dan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) serta uji sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terakhir, hasil riset terkait efikasi dan efek samping dari vaksin harus dibuka ke publik apa adanya. Sehingga masyarakat Indonesia merasakan aman baik secara fisik maupun psikologis. Oleh Karena itu, Indonesia Leaders Talk disi ke-22 kali ini akan mencoba membahas Vaksinasi dan Hak Kesehatan Rakyat.

Narasumber:
1. Dr. Ede Surya Darmawan, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
2. Rakhmad Hidayat, Manajer RSUI
3. Netty Prasetiyani, Ketua Satgas Covid-19 FPKS DPR RI
4. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
5. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-22: Vaksinasi dan Hak Kesehatan Rakyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *