Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-23: Cara Mengelola Ormas: Belajar dari ‘Pembubaran’ FPI

ILT Edisi Ke-23: Cara Mengelola Ormas: Belajar dari ‘Pembubaran’ FPI

Demokrasi merupakan suatu gagasan politik populer yang digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Setidaknya ada dua sudut pandang yang menjadi inti dari demokrasi. Teoritikus seperti Joseph Schumpeter dan Adam Przeworski melihat inti dari demokrasi adalah suatu manifestasi yang terefleksikan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan nasib bernegara. Akan tetapi, teoritikus demokrasi yang kedua, Robert Dahl melihat bahwa “urat nadi” demokrasi bukan hanya terletak pada proses pemilihan umum, melainkan keberadaan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintahan. Ia berpandangan bahwa proses penumbuhan tradisi atau budaya demokratis yang tertanam di alam bawah sadar itulah yang menjadi hakikat demokrasi. Walau tampak berbeda pandangan, para teoritikus demokrasi punya satu keselarasan yaitu mereka sama-sama menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang utama. Dengan demikian, sejatinya teori demokrasi modern tidak meninggalkan makna normatif demokrasi sejak zaman yunani kuno (Noor. F. 2016).

Diskursus mengenai demokrasi tidak akan pernah lepas dari lembaga organisasi masyarakat (ormas) sebagai pilar penopang demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan negara. Ormas yang didirikan secara sukarela oleh individu atau kelompok merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari berdemokrasi. Di Indonesia secara yuridis ormas diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 menjamin untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, serta setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Peran Ormas sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat, terutama pada bagian sosial politik yang kurang diperhatikan pemerintah. Ormas dapat berperan sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasi kepada Ormas yang kemudian di advokasikan kepada lembaga politik atau pemerintah guna mencapai kesimbangan politik antara negara dan masyarakat (Herdiansah, A. G. 2016) .

Namun, mengingat kembali kegaduhan yang terjadi pada tahun 2017, mengenai munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, melalui Perppu ini pemerintah mempunyai kewenangan lebih untuk mengontrol ormas, yang dalam penerapannya mengabaikan proses hukum yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Proses hukum bahwa proses pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan dan dengan proses hukum tertentu. Namun, pasal yang mengatur jalannya supremasi hukum terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran kemudian dihapus oleh pemerintah melalui Perppu Ormas. Hal ini mengakibatkan pincangnya proses hukum karena memutuskan perkara terhadap ormas dilakukan secara sepihak, serta dapat menggerus kebebasan masyarakat untuk berserikat (Riandi,Bagus 2018)..

Akibat pincangnya proses hukum ormas tersebut, pada akhir tahun 2020, ruang publik hebohkan dengan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang disampaikan oleh Menkopolhukam pada 30 Desember 2020. Prosedur penetapan pelarangan dilakukan secara sepihak, dan tidak selaranya mutan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan UU No. 17 Tahun 2013 karena telah dihapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran ormas melalui Perppu No 2 Tahun 2017. Kendati demikian, dalam prinsip negara hukum, bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum diciptakan agar menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dan bukan melindungi segelintir kecil orang yang berkuasa.

Terlebih lagi Pengeluaran Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Aturan ini, memiliki poin yang problematis yang tertera pada poin 2d, berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet merupakan bagian hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan UUD 1945 dan Pasal 14 UU HAM. Dengan demikian maklumat Kapolri merupakan bagian dari tindakan represif, khususnya dalam ranah elektronik.

Belajar dari “Pembubaran FPI” banyak pelajaran yang negara perlu diperbaiki, mulai dari UU Ormas yang menjamin omas diadili melalui proses hukum yang sah dan tidak dihukum sepihak. Hingga, peran negara yang menjadi pembina ormas bukan membinasakan ormas, khususnya yang bersuara lantang ke pemerintah. Pemerintah harus menggunakan pendekatan humanis merangkul ormas untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan negara. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-23 kali ini akan mencoba membahas Cara Mengelola Ormas: Belajar dari Pembubaran FPI.

Narasumber:
1. R. Siti Zuhro, Guru Besar dan Peneliti LIPI
2. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-23: Cara Mengelola Ormas: Belajar dari ‘Pembubaran’ FPI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *