Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-24: Kapolri: Antara Titipan dan Idaman

Poster: ILT Edisi Ke-24: Kapolri: Antara Titipan dan Idaman

Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsepsi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam berdemokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kedaulatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang berkuasa dalam suatu negara bukanlah manusia semata, melainkan hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi menjamin masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan asas keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Muntoha.2009).

Negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum harus memaknai yang namanya hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Inilah mengapa pentingnya supremasi konstitusi dalam negara hukum karena merupakan bentuk perwujudan dari kontrak sosial yang melindungi hak-hak setiap manusia. Hingga pada akhirnya, konstitusi dielaborasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara (Muntoha.2009). Oleh karena itu, memaknai supremasi hukum sesuai dengan anjuran Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum diciptakan agar menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dan bukan melindungi segelintir kecil orang yang berkuasa (Asshiddiqie,Jimly.2005).

Tentunya dalam negara hukum, tak akan bermakna apabila penegakkan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Pada praktek pelaksanaannya, aspek keadilan seringkali dilupakan oleh aparat penegakkan hukum. Nyatanya penegakkan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Selain itu, penegakkan hukum acap kali diterapkan dengan dalih untuk menciptakan ketertiban atas dasar status quo atau yang dikenal sebagai hukum represif (widyanti.2018).

Agar penegakan hukum sesuai dengan asas berkeadilan, tentu sejatinya aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lapas) harus memenuhi norma tertentu. Menurut E. Sumaryono, setidaknya ada tiga norma yang seharusnya melekat di dalam para penegak hukum, yakni: 1) kemanusiaan, norma kemanusiaan harus senantiasa dipenuhi agar memperlakukan manusia layaknya manusia 2) keadilan, keadilan termanifestasi kepada memberikan apa saja yang menjadi haknya 3) kejujuran, penegak hukum harus bersikap jujur dan menghindari dari perbuatan-perbuatan curang dalam mengungkap kebenaran suatu perkara (Arliman, L. 2020). Inilah bentuk ideal yang kita cita-citakan dari para penegak hukum.

Berbicara tentang aparatur penegak hukum, memasuki Januari 2021 merupakan periode berakhirnya masa bakti Jenderal Idham Azis sebagai aparat penegak hukum Kapolri. Beberapa spekulasi mewarnai ruang publik, nama-nama seperti Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi calon kuat sebagai pengganti Jenderal Idham Azis. Mengingat bahwa Kapolri merupakan posisi yang sangat strategis untuk menghadirkan hukum berkeadilan, tajam ke bawah dan tajam keatas. Tidak boleh lagi ada orang yang merasa tersisihkan dalam upaya penegakkan hukum. Untuk itu, melihat track record seorang calon Kapolri menjadi suatu hal yang penting melihat komitmen seorang calon menegakkan hukum berkeadilan, bukan melihat calon “titipan” atau kedekatan semata.

Melihat track record seorang Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beliau merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 2019. Ia merupakan tokoh di balik penangkapan terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang telah menjadi buron selama 11 tahun. Ia juga merupakan sosok dibalik penangkapan dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Namun dibalik itu semua, komitmen menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah Polri menjadi sangat berarti mengingat jumlahnya yang begitu banyak. Seperti misal, penangkapan kasus penyiraman Novel Baswedan yang hanya mengungkap aktor lapangan, bukan aktor sebenarnya. Selanjutnya, pembenahan mekanisme internal kepolisian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM pada masa-masa aksi massa, hingga unlawful killing yang menyebabkan tewasnya empat dari enam laskar FPI.

Pemilihan Kapolri sebagai tokoh sentral penegak hukum idealnya bukan hanya melihat dari titipan ataupun kedekatan hubungan tertentu kepada Presiden. Selain memiliki rekam jejak dan prestasi, Kapolri harus mampu memperlihatkan komitmen menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, penegakan hukum berkeadilan, dan jujur dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke 24 kali ini akan mencoba membahas Kapolri: Antara Idaman dan Titipan

Narasumber
1. M. Nasir Djamil, Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI tahun 2019-2024
2. Prof. Dr. Indria Samego, Peneliti Senior LIPI
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-24: Kapolri: Antara Titipan dan Idaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *