Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-25: Utang RI: Antara Kebutuhan dan Kecerdasan

Poster: ILT Edisi Ke-25: Utang RI: Antara Kebutuhan dan Kecerdasan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun proses tersebut diperlukan dukungan ketersediaan sumber daya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumber daya modal, yang produktif. Terkadang persoalan yang terjadi pada negara dunia ketiga menurut Teori Harrod-Domar, menyatakan bahwa upaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh dua determinan, yaitu saving dan capital output ratio. Artinya, teori tersebut menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga mengalami kesulitan keluar dari permasalahan tersebut karena minimnya jumlah tabungan domestik mereka. Sehingga tugas pemerintah memastikan ketersediaan sumber daya modal, baik dalam bentuk direct investment, portfolio investment maupun utang luar negeri (Ravallion, Martin. 2015).

Berbicara soal utang, tantangan pemerintah adalah memastikan stabilitas makroekonomi terjaga. Namun apa jadinya apabila utang tidak dikelola dengan baik? Mari kita melihat sejarah beberapa negara yang dinyatakan gagal bayar. Kawasan EU memiliki tingkat utang pemerintah yang cukup tinggi. Pemerintahan di kawasan EU harus mengeluarkan dana cukup besar untuk menalangi perbankan dan lembaga keuangan agar tidak terjadinya kredit macet pada sistem kredit secara masif(Sari, Amanda Puspita. 2015).

Yunani merupakan negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman Akibatnya selama lima tahun, yunani melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank sentral Eropa, dan IMF terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Namun tentunya lembaga bantuan tersebut memberikan syarat-syarat politik yang harus dipenuhi. Di sinilah letak permainan politik yang dapat mengganggu kedaulatan negara dalam menentukan nasibnya sendiri (Sari, Amanda Puspita. 2015).

Selain Yunani, beberapa negara di benua amerika pernah mengalami nasib serupa. Mexico pernah dideklarasikan gagal bayar setelah terjadinya Krisis Peso pada tahun 1994. Akibat devaluasi peso sebesar 15% terhadap dolar US menyebabkan investor asing dengan cepat menarik modal mereka. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mexico terpaksa membeli dolar AS dengan Peso yang didevaluasi untuk membayar utang nasional. Negara tersebut akhirnya diselamatkan dengan mendapatkan pinjamanan sebesar $ 80 miliar USD dari beberapa negara (Kuepper,Justin.2020). Selanjutnya, Venezuela juga mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang. Pada akhir kuartal 2 tahun 2019, utang nasional venezuela telah mencapai 198,4% dari PDB. Angka-angka itu pun bahkan tidak termasuk hutang rumah tangga dan swasta. Apabila di totalkan, maka jumlahnya mencapai 221% dari PDB (Constable.Simon.2019).

Melihat historis Indonesia juga tidak terlepas dari persoalan utang dan pengelolaan fiskal. Sejak era Soekarno (Orde Lama), pemerintah RI telah berutang ke luar negeri. Namun, utang kala itu dibutuhkan untuk butuhkan operasional pemerintahan pasca perang. Pada masa itu, utang luar negeri pemerintah bersumber dari negara-negara Eropa Timur. Memburuknya perekonomian Indonesia pada masa itu membuat pemerintahaan Orde Lama tidak mampu membayar kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok utang yang mencapai US$ 6,3 miliar, yang akhirnya diwariskan ke Pemerintahan Soeharto (Soelistianingsih. L,2020).

Di tahun Pandemi, Menurut Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir desember 2020 total utang pemerintah bertambah menjadi sebesar Rp 6.074,56 triliun atau 38.68% terhadap PDB. Artinya terjadi pertumbuhan sebanyak Rp 1.295,28 triliun dalam kurun waktu satu tahun. Walaupun sesuai dengan aturan UU No. 17 tahun 2003 dimana batas rasio utang Indonesia maksimal 60%, tetapi pada prinsipnya jangan sampai besar pasak daripada tiang (Kompas.com.2021). Apabila diukur menggunakan pertimbangan debt to service ratio (dsr),yaitu beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Apabila menggunakan indikator tersebut, besaran ULN Indonesia masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan utang tersebut akan terus menumpuk beserta dengan bunganya. Saat ini DSR Indonesia mencapai 47%, angka tersebut jauh dari negara negara berkembang yang sepadan dan melebihi dari batas aman yang ditetapkan oleh IMF sebesar 25% (Wartaekonomi.co.id, 2021).

Terakhir, memasuki masa-masa pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan berhati-hati. Pemerintah harus lebih giat dalam memberikan informasi pemanfaatan utang negara. Dengan keterbukaan informasi dan pengelolaan keuangan yang baik, dapat menjaga kepercayaan investor dan diakui stabilitas makroekonomi kita. Pemerintah mampu melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan penerimaan negara, selain dengan berutang. Seperti melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak yang menyasar industri-industri yang tidak terdampak Covid-19, diantaranya industri digital, minuman manis, dll. Selain itu, pemerintah dapat melakukan alokasi dan efisiensi anggaran, khususnya pada lembaga-lembaga yang tidak dalam prioritas di masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke 25 kali ini akan mencoba membahas “Utang RI: Antara Kebutuhan dan Kecerdasan”

Narasumber
1. Anis Byarwati, Anggota Komisi XI FPKS DPR RI
2. Bhima Yudhistira, Ekonom INDEF
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-25: Utang RI: Antara Kebutuhan dan Kecerdasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *