Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-26: RUU Pemilu, Kehendak (Wakil) Rakyat?

Poster:

Diskursus mengenai demokrasi tidak akan lepas dari pemilihan umum sebagai tolak ukurnya. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam nuansa kejujuran, keadilan, dan kebebasan, dianggap mencerminkan dengan akurat kedaulatan rakyat dalam menentukan pejabat-pejabat yang mereka inginkan untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, seperti yang dikenalkan oleh John Locke, seluruh makhluk hidup memiliki hak kodrati yang melekat dalam diri, dibutuhkan kontrak sosial antara rakyat dan penguasa melalui proses pemilihan umum. Sehingga, pemilihan umum menjadi wadah penjaringan aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dan evaluasi kinerja para petahana. Apabila kontrak tersebut dilanggar, maka rakyat dapat menggantikan dengan penguasa yang menghormati kontrak sosial tersebut.

Secara praktis, pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, menilik dari pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 masih memiliki beberapa kekurangan baik dari sistem pemilihan umum maupun manajemen pemilu. Masalah nyata yang terjadi pada proses pemilu dua tahun belakangan ini seperti: ratusan panitia pemilihan yang meninggal dunia, politik uang dan identitas, hingga banyaknya calon tunggal di berbagai daerah (Ramadhanil, et.al. 2019).

Perdebatan dalam Pemilu Indonesia juga menyangkut sistem proporsional tertutup atau terbuka. Menurut penelitian yang ditulis oleh Marcus Mietzner dan CSIS (2019), sejak diberlakukannya sistem proporsional terbuka justru menjamurnya praktik jual-beli suara. Beberapa kandidat yang bersaing dengan kandidat dari partainya sendiri, berupaya menonjolkan diri dengan “menjual” kepribadian yang unik atau riwayat hidup yang mengesankan dengan cara yang mudah, yakni dengan membeli suara. Belum lagi terkait ambang batas presiden yang masih menjadi kontroversi hingga kini, pelaksanaan pilkada, ambang batas suara DPR, dll.

Beredarnya draf RUU Pemilu terbaru menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Terutama terkait pelaksanaan Pilkada. Ada banyak argumen yang berkembang, jika dilaksanakan di 2022 serta 2023, daerah akan mendapatkan kepala daerah definitif yang sangat dibutuhkan di masa krisis seperti saat ini. Kemudian berkaca dari Pilpres dan Pileg 2019 yang dilakukan secara serentak, turut menguras energi dan terjadinya disorientasi pada pemilih. Selain itu, pemberlakuan secara serentak pada kenyataannya meningkatkan ongkos pemilu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Menurut Indonesian Institute, alokasi anggaran pada Pemilu dan Pilpres 2019 sebesar Rp. 24,8 triliun, sementara untuk Pemilu dan Pilpres 2014 sebesar Rp. 24,1 triliun. Artinya justru anggaran pemilu meningkat sebesar 3%. Urgensi pembentukan RUU Pemilu ini akan menguji efektivitas sistem Pemilu yang ada sekarang ini. Mana yang lebih ideal?

Selain itu, RUU Pemilu perlu menjawab diperuntukkan kepada siapa sebenarnya aturan ini. Rakyat yang mewakilkan dirinya kepada setiap Anggota Legislatif (Aleg) terpilih atau suara partai yang bisa mengebiri keinginan Aleg personal yang jelas-jelas mewakili konstituennya. Akankah RUU ini benar-benar mewakili suara rakyat melalui wakilnya, atau justru wakil rakyat yang terlalu ‘menghamba’ kepada partai demi menghindari Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika demikian, di mana asas keterwakilan dan aspirasi tersebut melalui wakilnya
Pada akhirnya, revisi RUU Pemilu perlu ditempatkan sebagai sarana untuk merespon catatan-catatan persoalan yang dihadapi pada pemilu sebelumnya, sekaligus semakin memperkokohkan tata kelola penyelenggaran pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke 26 kali ini akan mencoba membahas “RUU PEMILU, Kehendak (Wakil) Rakyat?”

Narasumber
1. Hurriyah, Puskapol UI
2. Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem
3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
4. Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-26: RUU Pemilu Kehendak (Wakil) Rakyat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *