Bismillah, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan, Revisi UU Pemilu penting utk memperbaiki kualitas pemilu sekaligus menghindari munculnya ratusan PLT dlm waktu yg sangat panjang. Ini perlu dilakukan utk mencegah lahirnya tirani dan oligarki yang terstruktur.

Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sbnrnya sdh selesai & skg ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi, Naif jika mempermasalahkannya di Baleg. Kenapa set back? sangat tidak progresif dan menjadi wasting time

Kehadiran PLT bisa membuat pemda sangat tdk efektif krn tdk dipimpin oleh kepala daerah definitif. Di masa pandemi, dgn refocusing anggaran, pengambilan keputusan yg sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yg memiliki mandatory politik yg kuat. PKS mengusulkan diadakan normalisasi pilkada di 2022 dan 2023.

Lalu politik gagasan bisa dikatakan jauh dari realisasi krn percampuran isu lokal maupun daerah. Belum lagi polarisasi yang diakibatkan keterbatasan pilihan krn kita disodorkan hanya 2 pasangan calon sebagai ekses dr ambang batas presiden Ini tidak ketemu karakter indonesia yang beragam, yang lahir dari kebhinekaan.

Kompleksitas teknis elektoral yang berdampak pada korban jiwa, kemudian permasalahan polarisasi yang melemahkan civic culture merupakan beberapa hal yg kita hadapi di 2019. Sulit membayangkan kompleksitas yg terjadi jika berkaca pada pengalaman tsb. Meskipun Pilkada-nya tdk serentak dgn hari pemungutan suara Pilpres & Pileg, tahapan pelaksanaan akan beririsan & memberikan beban yg luar biasa bagi penyelenggara. Dan lagi-lagi konsentrasi kita terpecah belah antara pilpres maupun pilkada.

Jika memang ingin memiliki UU Pemilu yg ajeg & jangka panjang, UU Pemilu jgn sampai mengatur terlalu detail seperti waktu TPS dibuka, isi kotak apa saja dll. Berikan distribusi pengaturan tsb pada peraturan KPU. Sehingga UU hanya bicara mengenai grand design yg besar

Seperti sistem, konsep kelembagaan, konsep keadilan pemilu, dll. Terjebak pada pengaturan hal teknis akan selalu berhadapan dengan dinamika lapangan pemilu Indonesia yang besar, kompleks & rumit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *