#KultwitMardani: PPKM (lagi), untuk apa? oleh @mardanialisera (10/2/21)

Bismillah, PPKM Mikro per 9 Februari mulai dilakukan. Kebijakan tsb dikeluarkan untuk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil; desa, kelurahan, & RW. Namun pemerintah tidak mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro tsb. Efektifkah?

PPKM Mikro menyisakan masalah dasar ttg peta zonasi yang jadi acuan pembatasan daerah. Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta & tdk mewakili peta penyebaran. Berbeda bila pembatasan dilakukan pararel thd semua wilayah berbasis komunitas.

Sanksi jg jadi sorotan. Sanksi memang diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan. Tp wajar jika publik berpikir apakah kebijakan ini efektif, mengingat tak ada enforcement thd masyarakat. PPKM Mikro kali ini terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan wfh.

Berkaca pada PSBB & PPKM jilid 1 kmrn, tanpa sanksi yg tegas justru membuat kebijakan PPKM tidak efektif. Masih banyak ditemukan masyarakat yg melanggar protokol kesehatan. Skg tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit utk ditegakan

Perlu diingat, berbagai program pembatasan yg tdk menurunkan penyebaran kasus, pada akhirnya akan berdampak ke perekonomian. Tdk salah jika timbul pertanyaan ‘Apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian, ketika peta zonasi yg digunakan tidak akurat serta pelonggaran diperluas?’

Kolaborasi lintas ahli & sektor amat penting utk mengatasi pandemi ini. Lalu opsi menarik rem darurat jg layak dipertimbangkan, salah seorang ahli @sociotalker menyebut kebijakan pemerintah 4-5 bulan lbh lambat dari pergerakan virus. Tdk salah hal tsb dijadikan bahan evaluasi

Terakhir, Surveilans berbasis masyarakat harus diperkuat. Dengan cara apa? Melatih warga utk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar. Kemudian maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud

Dua minggu ke depan akan jd pembuktiannya. Masyarakat jg hrs ambil peran krn kebijakan pemerintah dlm menangani Covid-19 khususnya 3T, akan berjalan percuma jika tdk diikuti kedisiplinan individu masyarakat (5M). PSBB/PPKM hanya strategi tambahan, jika strategi utama 3T tdk dilaksanakan secara optimal maka hasilnya tdk akan efektif. Kebijakan yg tepat tanpa diiringi dgn perilaku mikro yg benar maka hasilnya tidak terlihat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s