#KultwitMardani: Tuntaskan kasus FPI Demi Polri yang Presisi oleh @mardanialisera (15/2/21)

Bismillah, masih segar dalam ingatan publik kasus penembakan yg menewaskan 6 anggota FPI, komnas HAM pun sudah mengeluarkan rekomendasinya. Koordinasi antara pihak Kepolisian dgn Komnas HAM harus ditingkatkan demi memastikan terang dan kejelasan dari kasus tsb

Temuan dari Komnas HAM mesti ditindaklanjuti krn bagian dari upaya menemukan titik terang yg terjadi di tengah kesimpang siuran informasi yg berkembang di publik. Ini akan menuntun untuk membuka fakta2 peristiwa lebih objektif.

Beberapa rekomendasi tsb diantaranya, kasus ini perlu dilanjutkan ke penekagan hukum dgn mekanisme pengadilan pidana, mengusut lbh jauh kepemilikan senjata api yg diduga digunakan laskar FPI, sampai proses pengakan hukum yg transparan serta sesuai dgn standar HAM.

Kapolri saat itu, pak Idham Aziz jg sdh berjanji menindaklanjutinya dan membentuk tim khusus. Hasil investigasi Komnas HAM perlu dijadikan pijak bersama dlm proses akuntabilitas selanjutnya. Dlm hal ini, pemerintah beserta kepolisian hrs menindaklanjutinya secara transparan & akuntabel setiap rekomendasi tsb.

Kepolisian pun jg perlu berbenah, terutama memastikan kinerja2 yg dilakukan sejalan dgn standar HAM. Seperti pengawasan internal yg perlu diperkuat utk memastikan ketetapan prosedur dr semua kerjaa2 kepolisian, lalu libatkan Kompolnas secara maksimal

Mengapa? Semata untuk memastikan apakah tindakan aparat saat kejadian proporsional. Hal tsb sesuai dengan Peraturan Kapolri 1/2009 ttg Penggunaan Kekuatan yang mewajibkan ‘proporsionalitas’

Yang artinya penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun korban dan penderitaan yang berlebihan

Lebih jauh, demi Polri ‘Presisi’ seperti yang dicanangkan Kapolri Listyo Sigit, sudah selayaknya kasus ini dituntaskan di 100 hari pertama. Penting agar ke depan dalam menjalankan tugasnya, Polri tdk menemui hambatan. Mengingat konsolidasi internal pasti terpengaruh dengan kasus yg jd perhatian publik.

Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi terlihat di tahun 2021. Komitmen pak @jokowi terkait HAM adalah janji yang tertunda, ada dalam Nawacita dan nyaris belum dilakukan.

Terakhir, di masa krisis pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin jeli dalam melihat sikap pemerintah atas persoalan yang terjadi. Transparasi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini menjadi contoh, sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s