#KultwitMardani: Revisi UU Pemilu untuk Selamatkan Rakyat dan Demokrasi Sehat oleh @mardanialisera (16/2/21)

Bismillah. Pengalaman Pemilu 2019 merupakan guru yg baik utk membenahi perhelatan pesta demokrasi kita. Tiap tahapan amat penting untuk menjaga kualitas pemilu. Revisi UU Pemilu diperlukan karena ada demokrasi yang ‘dipertaruhkan’.

Setidaknya 63,2% publik menolak Pilkada digelar serentak dengan Pilpres-Pileg di 2024 (Survei Indikator Politik Indonesia, Februari 2021). Bagaimanapun suara publik perlu didengar, survei yang mengonfirmasi pentingnya revisi dan amat beralasan sebenarnya ;

Pertama, jika tetap memaksakan serentak di 2024, pemilih akan kesulitan utk memilah isu lokal-nasional beserta eksekutif & legislatif. Pemerintahan presidensil yg efektif jg sulit tercapai baik di tingkat lokal / nasional. Blm lg proses pencalonan akan menyulitkan parpol krn jarak Pileg & Pilkada yg berdekatan

Revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. Hal substansial paling utama. Demokrasi pun akan sehat krn masyarakat menikmati & tdk terbebani dgn pemilu yg marathon. Harus diakui jika berkaca pada Pemilu 2019 kemarin, gelaran Pileg tenggelam oleh ingar-bingar Pilpres.

Kedua, Parpol yg baik, yg byk berinteraksi dan terhubung dgn publik. Jika 5 tahun hanya sekali, maka tahun2 berikutnya akan ada jarak & ini membuat oligarki di parpol kian kuat. Dengan kita membuat 5 thn 3x pemilu, ada rentang waktu yg cukup, interaksi partai dgn masyarakat pun kian menguat

Ketiga, aspirasi dari penyelenggara (KPU) jg mesti diperhatikan. KPU sendiri telah menyatakan berat bila Pemilu dilaksanakan ‘borongan’ di 2024. KPU jg memerlukan payung hukum setingkat UU utk pengaturan teknis penyelenggaraan & aplikasi teknologi elektronik. Yg semua itu tdk bisa diselesaikan hanya dgn peraturan KPU

Terakhir, munculnya ratusan PLT pengganti kepala daerah. Akan ada pemimpin ‘tunjukan’ yg bukan berasal dari kehendak rakyat. Contoh, akan ada 24 PLT gubernur karena kosongnya jabatan di 2022 & 2023. Pertanyaannya, apakah pejabat eselon 1 di Kemendagri tercukupi?

Jika tidak, akan jd tantangan lain krn sulit mencari aparatur sipil negara dari jabatan pimpinan tinggi madya dgn kapasitas yg teruji di lapangan. Terlebih bangsa kita msh berjuang keras melawan pandemi. PLT Kepala Daerah jg berpotensi bekerja tegak lurus pd sumber kekuasaan & bisa berdampak pada politisasi PNS/ASN.

Untuk itu, revisi UU Pemilu punya peran besar terhadap perkembangan demokrasi kita. Cetak biru demokrasi kita terbentang pada pasal-pasal di dalam UU ini. Mohon doa, InsyaAllah PKS akan tetap istiqomah utk melanjutkan pembahasan RUU Pemilu krn byk hal yg mesti diperbaiki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s