Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-33: Presiden 3 Periode dan Analisis Geopolitik Indonesia?

ILT Edisi Ke-33: Presiden 3 Periode dan Analisis Geopolitik Indonesia?

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia yang memuat aturan-aturan dasar yang disusun menjadi pedoman bernegara, memiliki tujuan mulia untuk memastikan tidak adanya absolute power yang dipegang oleh suatu lembaga/orang. Salah satu aturan yang diatur sejak amandemen UUD 1945 adalah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi hanya dua periode merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya Presiden yang memegang kekuasaan dalam waktu panjang dan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Aturan tersebut tidak luput dari trauma sejarah akibat kepemimpinan sebelumnya, Presiden Soeharto yang pada puluhan tahun masa jabatannya cenderung otoriter dan tidak demokratis. Sehingga terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perampasan atas hak asasi manusia.

Penerapan pembatasan masa jabatan Presiden bukanlah suatu hal yang hanya diterapkan di Indonesia saja, justru konsep pembatasan tersebut sejatinya mencontoh Amerika Serikat yang sudah sejak awal-awal kemerdekaan menerapkan pembatasan tersebut. Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensial dan kerap menjadi rujukan bagi negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia, Pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat diatur sejak berakhirnya masa jabatan Franklin D. Roosevelt setelah ia memenangi pemilihan presiden sebanyak 4 kali dari tahun 1932 – 1944. Baru setelah masa jabatannya berakhir dan kondisi dunia meredam, dilakukanlah Amandemen ke 22 Konstitusi Amerika serikat pada tahun 1951 yang membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Melihat kondisi saat ini, 79 negara di dunia yang menganut demokrasi membatasi masa jabatan presidennya hanya 2 periode. Hanya sekitar 20 negara di dunia yang tidak membatasi masa jabatan presidennya.

Wacana menambah masa jabatan Presiden Indonesia bukanlah isu baru di ruang publik. Isu ini kembali mencuat akibat adanya konflik dualisme di internal Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu KLB yang dipimpin oleh Moeldoko. Kekhawatiran publik adalah dengan pengambilalihan partai yang dipimpin oleh Moeldoko akan membawa partai masuk ke lingkaran kekuasaan dan mementingkan pragmatisme. Akibatnya oposisi kian lemah dan tidak berjalan fungsinya sebagai pengawal dan penyeimbang jalannya pemerintahan. Koalisi yang super gemuk dapat berimplikasi tiadanya halangan elite politik “berkreasi” termasuk memasukan agenda Amandemen Kelima UUD 1945.

Walaupun masih bersifat spekulatif, perlu diwaspadai jika melihat hitung-hitungan matematis yang sudah mendekati persyaratan. Dari segi jumlah kursi di MPR saat ini, PDI Perjuangan dan Partai Koalisinya memiliki 427 kursi yang terdiri dari 128 kursi didapatkan oleh PDI Perjuangan, 85 kursi didapatkan oleh Partai Golkar, 78 kursi didapatkan oleh Gerindra, 59 kursi didapatkan oleh NasDem, 58 kursi didapatkan oleh PKB, dan 19 kursi didapatkan oleh PPP. Namun angka tersebut belum mencapai persyaratan minimal untuk melakukan amandemen sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Dibutuhkannya satu partai lagi ke dalam barisan koalisi apabila ingin mewujudkan perubahan Konstitusi (LIPI,2019).

Apabila kita melihat dari sudut pandang homo economicus, mengacu pada prinsip dasar ekonomi “rational people think at the margin” dimana setiap individu hanya akan melakukan atau memproduksi sesuatu apabila marginal benefit melebihi marginal cost. Apakah yang menjadi motif membentuk koalisi super gemuk ini? Menjawab pertanyaan tersebut Indonesia Leaders Talk edisi ke-33 kali ini mencoba membahas “Presiden 3 Periode dan Analisa Geopolitik Indonesia”.

Narasumber

  1. Hendrajit, Pengaji Geopolitik, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
  2. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
  3. Rocky Gerung, Pengamat
ILT Edisi Ke-33: Presiden 3 Periode dan Analisis Geopolitik Indonesia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *