Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-37: Poros Islam dan Pemilu 2024

ILT Edisi Ke-37 : Poros Islam dan Pemilu 2024

Perjalanan politik Indonesia dari masa ke masa tidak pernah bisa dilepaskan dari peran politik umat Islam. Relasi umat islam dengan politik memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa penduduk Indonesia dari 270 juta jiwa sebesar 87,2% mayoritas beragama Islam. Maka relasi umat islam dengan politik merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, Dalam sejarah perjalanan bangsa, umat islam Indonesia telah banyak memberikan dan kontribusi bagi arah pembangunan politik dan demokrasi, serta menjadi salah satu pemain yang membuat panggung politik nasional bergerak cukup dinamis (Argenti, G.2014).

Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang hubungan agama dan negara terdapat tiga paradigma utama. Pertama, paradigma yang menyatakan bahwa negara dan agama merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini berbasiskan pada ajaran agama islam yang serba lengkap dan sempurna, termasuk membahas urusan-urusan politik. Kedua, paradigma yang menyatakan agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan saling hubungan (simbiotik). Basis argumen dari paradigma ini, agama memerlukan negara untuk berkembang. Begitupun sebaliknya, negara memerlukan agama agar dapat membangun etika dan moral. Penggagas paradigma ini antara lain Ibnu Taimiyah, Al-ghazali, dan Al-Mawardi. Paradigma terakhir, adanya pemisahan antara negara dan agama (sekularistik). Penggagas paradigma ini antara lain adalah Ali Abdul Razig dan ulama-ulama dari Mesir. Ali Abdul Razig mengemukakan bahwa Syariat islam semata-mata hanyalah bercorak ukhrawi, tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi (Romli, L. 2016).

Satu hal yang perlu diingat, pasca pemilu 1955 belum pernah ‘koalisi’ parpol Islam memenangkan Pemilu. Menjadi pertanyaan adalah apakah Poros Islam dianggap sebagai promosi saja atau memang terjadi dikotomi mendalam Islam di sisi teologis dan sosialis (bermasyarakat). Lalu pasca Reformasi tumbang, terjadi ledakan partisipasi pendirian partai Islam, dimana terdapat 11 partai Islam dari total 48 partai yang berpartisipasi pada pemilu tahun 1999. Ledakan pendirian partai Islam di awal reformasi tidak jauh dari upaya pemberangusan politik islam selama orde baru dengan melakukan dealiranisasi. Namun, menurut Nurhasim, et al (2016) sejak reformasi perolehan suara partai-partai Islam (PKS, PAN, PPP, PKB) mengalami tingkat volatilitas mengalami penurunan. Apabila dihitung dengan rumus volatilitas elektoral (Ve), menunjukan bahwa partai Islam pada Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 Ve sebesar 9,43%, sedangkan Pemilu 2004 ke 2009 sebesar 7,39%, dan Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 sebesar 5,58%. Tingkat Ve ini lebih kecil dibandingkan dengan pemilu Indonesia secara umum, yakni sekitar 27-29%.

Jika kita melihat dalam konteks Pemilu 2024, Partai Islam diprediksikan masih menempati posisi tengah. Hal ini terlihat pada survei elektabilitas partai politik yang dilakukan oleh LSI dan Litbang Kompas. Pada survei tersebut, Partai Politik Islam hanya berada pada urutan tengah (PKB dan PKS), sementara partai nasionalis masih kokoh di puncak survei. Masa depan Partai politik Islam masih belum mampu dikatakan sebagai alternatif untuk melakukan perubahan karena faktor perbedaan ideologi dalam membangun koalisi antar partai Islam (Nurhasim, et al 2016). Selain itu, belum lahirnya kader atau sosok pemimpin dari partai Islam yang menjadi magnet politik untuk menarik massa yang kuat. Kedua hal inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam membangun poros partai islam di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-37 kali ini mencoba membahas “Poros Islam dan Pemilu 2024”.

Narasumber

  1. Eep S. Fatah, Founder and CEO PolMark Indonesia
  2. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR
  3. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
  4. Rocky Gerung, Pengamat
ILT Edisi Ke-37 : Poros Islam dan Pemilu 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *