Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-40 : Ramadhan dan Pemberantasan Korupsi

ILT Edisi Ke-40 : Ramadhan dan Pemberantasan Korupsi

Sekuel pelemahan KPK tidak pernah gagal menyita perhatian publik. Bermula ketika Revisi UU KPK pada Oktober 2020, pelemahannya terus berlanjut hingga kini. Teranyar, beberapa penyidik senior dan kawakan KPK terancam tidak lolos seleksi Tes Kebangsaan yang dijadikan syarat untuk menjadi karyawan ASN di KPK. Aturan tes tersebut pun merupakan produk dari Revisi UU KPK yang menghendaki setiap pegawai KPK harus jadi ASN. Publik kemudian bertanya, apa konsekuensinya? Apakah para penyidik senior yang dikenal jujur dan tekun ini akan dipecat.

Jika melihat pemberantasan korupsi di Luar Negeri, peti mati bagi koruptor disediakan, kendaraan mewah dilindas dengan tank jika terbukti korupsi peraturan (parkir sembarangan). Tapi sayangnya upaya pemberantasan korupsi di dalam negeri masih terjebak dalam labirin tak berujung. Betapa tidak, genderang perang terhadap korupsi telah ditabuh, namun semua institusi negara tidak ada yang mampu sepenuhnya menghindar dari isapan rayap penyalahgunaan kuasa ini yang bernama “korupsi”. Boleh jadi, sekalipun di luar nampak terlihat utuh, bukan tidak mungkin tiang-tiang telah keropos digigit oleh oknum-oknum koruptif. Tingkat elite pun tidak kalah mengkhawatirkan, korupsi bansos Covid-19 dilakukan. Salah satu contoh pemimpin yang abai atas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, mengingat bahayanya korupsi mengancam seluruh kehidupan negara, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya berasal dari suatu lembaga institusi negara melainkan internalisasi nilai anti-korupsi yang kokoh di dalam pejabat publik.

Apabila masuk ke sejarah Indonesia, Seluruh rezim pemerintahan sejak awal kemerdekaan hingga kini tidak lepas dengan kasus Korupsi. Pada awal mula Demokrasi Parlementer tahun 1953-1955, masa kabinet Ali-Sastroamidjojo, sebagian politisi membagikan lisensi impor atas dasar kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik. Lalu, pada kepemimpinan Soeharto tumbuh suburnya korupsi di Indonesia yang sering disangkutpautkan dengan melekatnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Masuk era Reformasi, empat pemimpin nasional (Presiden) silih berganti memimpin dengan tidak satupun diantara mereka (Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono), mencapai puncak keberhasilannya dalam menaklukan korupsi.  

Penanganan korupsi di Indonesia menunjukkan kondisi kegawatdaruratan. Momen kegawatdaruratan ini bermula ketika UU KPK mendapatkan revisi yang justru melemahkan independensi KPK pada beberapa titik. Kondisi ini membuat KPK bergerak lambat karena ada beban birokrasi dalam revisi tersebut. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan penurunan tajam pada beberapa tahun ini. Untuk pertama kalinya sejak KPK didirikan, 2002, IPK Indonesia anjlok dari skor 40 di tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Kemudian kondisinya semakin memprihatinkan dengan ancaman pemecatan penyidik senior karena tidak lolos seleksi ASN di KPK, salah satu instrumen produk UU KPK.

Sebagai pemimpin, komitmen Presiden dan janjinya terhadap pemberantasan korupsi dipertanyakan. Terlebih untuk seseorang yang pernah diganjar Bung Hatta Anticorruption Award ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Publik masih menunggu langkah konkret janji kampanye Nawacita yang salah satu program prioritasnya reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Presiden dalam hal ini punya peran yang vital dalam penegakkan korupsi. Political will presiden merupakan sumber daya bagi penegakan korupsi di sebuah negara. Namun pada periode kedua Presiden Joko Widodo terhadap hal-hal substansial dalam pemerintahan, seperti penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, tidak terlihat. Kasus korupsi dana Bansos Covid-19 dan Ketidaklulusan penyidik senior dalam tes ASN di KPK kian menjauhkan komitmen beliau. Oleh karena itu Indonesia Leaders Talk edisi ke-40 kali ini akan mencoba membahasdengan tema “Ramadhan dan Pemberantasan Korupsi”.

Narasumber

  1. Feri Amsari, Aktivis Hukum dan Akademisi
  2. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
  3. Rocky Gerung, Pengamat
ILT Edisi Ke-40 : Ramadhan dan Pemberantasan Korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *