Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-42: KPK dan Perlawanan Balik Koruptor

ILT Edisi Ke-42: KPK dan Perlawanan Balik Koruptor

Sekuel pelemahan KPK tidak pernah gagal menyita perhatian publik. Bermula ketika
Revisi UU KPK pada Oktober 2020, pelemahannya terus berlanjut hingga kini. Teranyar, 75
pegawai senior dan kawakan KPK dinyatakan tidak lolos seleksi Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) yang dijadikan syarat untuk menjadi karyawan ASN di KPK. Aturan tes tersebut pun
merupakan produk dari Revisi UU KPK yang menghendaki setiap pegawai KPK harus jadi
ASN. Publik gempar, beragam kritik dilayangkan untuk lembaga anti rasuah tersebut.
Besarnya desakan publik membuat presiden Jokowi turun tangan. Beliau menyampaikan,
hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang
dinyatakan tidak lolos. Terlebih ada putusan konstitusi yang ditafsirkan Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian revisi UU KPK. Putusan tersebut, proses
pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk
diangkat menjadi ASN.

Jika melihat pemberantasan korupsi di Luar Negeri, peti mati bagi koruptor
disediakan, kendaraan mewah dilindas dengan tank jika terbukti korupsi peraturan (parkir
sembarangan). Tapi sayangnya upaya pemberantasan korupsi di dalam negeri masih terjebak dalam labirin tak berujung. Betapa tidak, genderang perang terhadap korupsi telah ditabuh, namun semua institusi negara tidak ada yang mampu sepenuhnya menghindar dari isapan rayap penyalahgunaan kuasa ini yang bernama “korupsi”. Boleh jadi, sekalipun di luar
nampak terlihat utuh, bukan tidak mungkin tiang-tiang telah keropos digigit oleh
oknum-oknum koruptif. Tingkat elite pun tidak kalah mengkhawatirkan, korupsi bansos
Covid-19 dilakukan. Salah satu contoh pemimpin yang abai atas kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, mengingat bahayanya korupsi mengancam seluruh kehidupan negara, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya berasal dari suatu lembaga institusi negara melainkan internalisasi nilai anti-korupsi yang kokoh di dalam pejabat publik.
Apabila masuk ke sejarah Indonesia, Seluruh rezim pemerintahan sejak awal
kemerdekaan hingga kini tidak lepas dengan kasus Korupsi.

Pada awal mula Demokrasi Parlementer tahun 1953-1955, masa kabinet Ali-Sastroamidjojo, sebagian politisi membagikan lisensi impor atas dasar kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik. Lalu, pada kepemimpinan Soeharto tumbuh suburnya korupsi di Indonesia yang sering disangkutpautkan dengan melekatnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Masuk era Reformasi, empat pemimpin nasional (Presiden) silih berganti memimpin dengan tidak satupun diantara mereka (Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono), mencapai puncak keberhasilannya dalam menaklukan korupsi. Presiden dalam hal ini punya peran yang vital dalam penegakkan korupsi. Political will presiden merupakan sumber daya bagi penegakan korupsi di sebuah negara. Namun pada periode kedua Presiden Joko Widodo terhadap hal-hal substansial dalam pemerintahan, seperti penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, tidak terlihat. Kasus korupsi dana

Bansos Covid-19 dan Ketidaklulusan penyidik senior dalam tes ASN di KPK kian
menjauhkan komitmen beliau. Terlebih ‘arahan’ presiden mengenai TWK belum
ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait seperti Pimpinan KPK, Kemenpan RB dan BKN.
Oleh karena itu Indonesia Leaders Talk edisi ke-42 kali ini akan mengangkat tema “KPK
dan Perlawanan Balik Para Koruptor”

Narasumber
(1) Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-korupsi KPK
(2) Mardani Ali Sera, Politisi PKS
(3) Rocky Gerung, Pengamat

ILT Edisi Ke-42: KPK dan Perlawanan Balik Koruptor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *