Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-43: Big Data vs Big Mistake

ILT Edisi Ke-43: Big Data vs Big Mistake

Di era abad ke-21, keamanan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan hadirnya ancaman intangible (tidak terlihat) seperti ancaman ideologi berupa terorisme dan radikalisme, serta ancaman siber karena sama-sama tidak bisa diraba oleh fisik, namun efeknya bisa dirasakan. Berkenaan dengan hadirnya ancaman siber memang tidak lepas dari konsekuensi perkembangan internet yang kian pesat, yang menyebabkan kehidupan manusia terintegrasi dengan dunia maya. Namun, ancaman itu hadir akibat penyalahgunaan peran teknologi dan internet yang menyimpang dengan nilai-nilai dan merugikan masyarakat secara umum. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara mengendalikan dan mencegah ancaman siber merugikan warganya.

Pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 di dunia sebagai pengguna aktif internet. Jumlah pengguna tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat keamanannya, sebab Indonesia berada dalam situasi yang lemah keamanan sibernya. Akibatnya, mendorong kejahatan siber di ranah sipil berupa peretasan data kartu debit nasabah bank, pencurian data pribadi, ponzi scheme, dll Sementara di ranah strategis (militer), Indonesia lemah dalam membentengi lalu lintas informasi. Munculnya kasus spionase, intelijen, hacking, dan lain-lain, menunjukkan minimnya dominasi (kuasa) Indonesia dalam mengontrol lalu lintas informasi dalam menghadapi perang siber. Ini menjadi catatan buruk terhadap keamanan siber di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada 2018, kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun atau 34,2 miliar dollar AS. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan terjadi 290,3 juta kasus serangan siber pada 2019. Angka tersebut secara signifikan meningkat jika dibandingkan dengan 232,4 juta kasus pada tahun sebelumnya. Apabila kita tarik garis, kerugian akibat serangan siber tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga yang bersifat non finansial seperti rusaknya reputasi, dampak stres dan psikologis, dll.

Dasar hukum untuk mengatur keamanan siber di Indonesia adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan versi revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mencangkup aturan beberapa pelanggaran, seperti distribusi konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer dll. Namun UU ini tidak mencangkup aspek penting keamanan siber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, dan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keamanan siber.

Untuk menghadapi ancaman siber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor 82 Tahun 2014 menyediakan pedoman pertahanan siber. Peraturan itu adalah satu-satunya peraturan yang menjabarkan definisi keamanan siber: Keamanan siber nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional dari serangan siber. Akan tetapi kelemahan peraturan ini hanya sebatas pada pertahanan siber militer yang hanya dapat diimplementasikan oleh kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia. Diluar dari itu yang sifatnya non-militer, akan mengacu pada peraturan lainnya, seperti UU ITE.  Oleh karena itu terdapat kekosongan payung hukum yang mengatur spesifik tentang keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Beberapa waktu minggu lalu, Indonesia dihebohkan dengan isu kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di sebuah forum peretas. Penjual yang tidak diketahui pelakunya, menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang dapat diunduh secara gratis. Data-data yang bocor meliputi; Nama, NIK, Nomor HP, alamat tempat tinggal, email, data keluarga dll. Kebocoran data penduduk tersebut dapat berpotensi disalahgunakan untuk tindakan kriminal seperti pemalsuan dan peretasan. Kebocoran data pribadi ini merupakan masalah serius yang dapat mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-43 kali ini mencoba membahas “Big Data vs Big Mistake”

Narasumber

  1. Onno W Purbo, Tokoh dan Pakar Bidang Teknologi Informasi
  2. Sukamta, Anggota DPR RI Fraksi PKS
  3. Rocky Gerung, Pengamat
  4. Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS
ILT Edisi Ke-43: Big Data vs Big Mistake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *