Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-45: PPN Sembako 12% : Antara Pemerintah Cerdas dan Malas

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat diperlukan dalam menopang pembangunan nasional. Pemerintah sepertinya kehabisan opsi untuk meningkatkan sumber penerimaan sehingga akhirnya memilih untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok yang sebelumnya bebas pajak.

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih dan bangkit dari terpaan pandemi COVID-19 yang membuat seluruh sektor termasuk perekonomian lesu. Namun, entah dengan pertimbangan apa, pengambil keputusan dan kebijakan berencana menerapkan PPN 12% untuk barang-barang kebutuhan pokok. Rencana itu tertuang dalam draf RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) revisi kelima. Tanpa ada aba-aba, isu tersebut mencuat di kalangan masyarakat dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terlepas apakah kebijakan tersebut benar akan direalisasikan atau tidak. Terlebih saat ini daya beli masyarakat tengah menurun.

Hal ini memantik kritikan dari sejumlah kalangan, yang masih menunggu penjelasan resmi pemerintah. Apakah sekedar untuk mengetes reaksi publik? Bak jatuh, tertimpa tangga pula, masyarakat Indonesia harus menghadapi pandemi COVID-19 bersama dengan ancaman PHK, usaha yang gulung tikar, pemotongan gaji dan insentif, dan sekarang perihal sembako yang akan dikenai pajak. Ironisnya, di lain sisi pemerintah gencar menggulirkan kebijakan tax amnesty jilid II dan memberi stimulus konsumsi kepada masyarakat kelas menengah ke atas berupa relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai intensif konsumsi sektor otomotif.Tentu sasarannya para konglomerat yang dianggap dapat menaikkan pendapatan pemerintah.

Berdasarkan data BPS, jumlah konsumsi rumah tangga di kuartal I-2021 ini minus 2,23%. Jika kebijakan tersebut dilanggengkan maka sudah barang tentu akan membebani masyarakat hingga ke tingkat retail. Pun ketika nanti akhirnya akan diterapkan apakah penerimaan yang didapat sebanding dengan kesengsaraan rakyat beserta public distrust sebagaigantinya?

Lantas, bagaimanakah seharusnya perpajakan Indonesia ke depannya? Dalam memprediksi langkah-langkah perpajakan di masa pemulihan, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan kejadian di masa lampau, seperti Krisis Keuangan Global pada tahun 2008 yang sama-sama menghasilkan kebijakan fiskal yang ekspansif dalam masa pemulihan ekonomi. Meskipun kebijakan fiskal yang ekspansif menyebabkan ‘efek samping’ pada postur penerimaan pajak jangka pendek, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang ideal untuk mengembalikannya. Hiruk-pikuk akibat peningkatan PPN Sembako telah membuat kecemasan dan kegaduhan di ruang publik. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-45 ini akan membahas seputar  “PPN Sembako 12% : Antara Pemerintah Cerdas dan Malas”

Narasumber

  1. Enny Sri Hartati, Peneliti INDEF
  2. Rocky Gerung, Pengamat
  3. Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS

Moderator : Haldi Panjaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *