Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-46: Ide Tiga Periode dan Kehancuran Demokrasi

Isu tambahan masa jabatan Presiden kembali bergulir dan didorong oleh wacana amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 7 UUD 1945 yang berkaitan erat dengan Prinsip Pembatasan Kekuasaan. Karl Loewenstein dalam bukunya “Political Power and the Governmental Process” mengatakan bahwa konstitusi ialah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan dengan cara memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Padmo Wahjono, membagi teori pembatasan kekuasaan menjadi dua, yaitu berkenaan dengan isi kekuasaan dan waktu berjalannya kekuasaan tersebut. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 UUD 1945 merupakan cerminan dari pembatasan kekuasaan, yakni berkenaan dengan waktu.

Apabila aturan masa jabatan Presiden sampai di amandemen di UUD 1945, peta perpolitikan menjelang 2024 akan berubah total. Skenario ini dapat memperlamban regenerasi kepemimpinan, menyelisihi konstitusi, serta mencederai hakikat demokrasi. Regenerasi kepemipinan nasional sangat dibutuhkan di tanah demokrasi untuk mendorong gagasan serta terobosan dari pemimpin baru. Selain itu, penambahan periode masa jabatan juga akan menghasilkan struktur yang rentan penyelewengan dan kepemimpinan otoriter. Indonesia sendiri, dalam sejarahnya pernah menggulingkan Soeharto akibat terjadinya kolusi dan nepotisme yang merajalela. Pasca reformasi, mestinya menjadi kesadaran penuh bahwa komitmen regenerasi kepemimpinan adalah agenda sakral dan wajib dijaga oleh semua pihak sebagai upaya mengawal amanat konstitusi.

Diskursus tersebut membahayakan tradisi demokratis yang secara filosofis erat kaitannya dengan penerapan sistem pemerintahan presidensial. Kedudukan dan eksistensi Presiden sebagai head of state sekaligus chief of excecutive mutlak dibatasi oleh konstitusi. Hal tersebut telah menjadi konsep universal yang secara rasional diterima dan relevan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, jika ide penambahan masa jabatan Presiden tersebut disuksesi, dan tidak ada lagi pembatasan masa jabatan Presiden, maka dapat dikatakan konsep negara demokrasi konstitusional yang telah terbangun selama ini mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-46 ini akan membahas seputar “Ide Tiga Periode dan Kehancuran Demokrasi

Narasumber:

  1. Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi
  2. Rocky Gerung, Pengamat
  3. Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS

Moderator: Haldi Panjaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *