Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-48: Lips Service VS Pembangunan Infrastruktur

Poster:

‘The King of Lip Service’ merupakan bentuk kritikan untuk Presiden Joko Widodo. Karena kerap mengobral janji manisnya, tetapi realita di lapangan seringkali berbeda. Sementara Pembangunan infrastruktur terus berjalan tanpa hambatan. Tetapi disisi lain kenyataan ekonomi, korupsi, hukum, pemerintahan. Sering kali tidak sesuai dengan pernyataan atau janji yg disampaikan. Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan yang tidak hanya terjadi dalam dimensi individu atau rumah tangga tetapi juga wilayah. Berbagai literatur telah mengungkapkan terjadinya ‘ketidakmerataan’ pembangunan antar regional di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hill et al (2008) menyatakan bahwa pendapatan rata-rata di provinsi terkaya, seperti Jakarta, 10 kali lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi termiskin, seperti Nusa Tenggara Timur. Hanya 7 dari 34 provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Banyak literatur yang menyebutkan bahwa kehadiran infrastruktur yang memadai, menjadi solusi atas ketimpangan yang terjadi antar wilayah di Indonesia. Beberapa fakta empiris menunjukan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiringan dengan perkembangan ekonominya (Maryaningsih, 2014). Hal ini dikarenakan kehadiran infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Selain itu, infrastruktur yang memadai merupakan daya tarik masuknya investasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan suatu program yang sangat penting untuk pembangunan bangsa. Sangking pentingnya, program infrastruktur merupakan program prioritas Jokowi-JK ketika  mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 silam. Dalam janjinya, akan membangun infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, kereta api, yang tujuannya mempermudah mobilitas masyarakat. Lantas menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi sudah berjalan dengan baik?

Dari sisi anggaran, pada tahun 2015, anggaran infrastruktur dalam APBN sebesar Rp 256,1 triliun, melonjak pesat menjadi Rp 417 triliun di tahun 2021. Apabila kita menelisik lebih dalam pencapaian proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditandatangani melalui Perpres No. 56 tahun 2017, terdapat 223 proyek dan 3 program. Namun, sejak 2016 sampai dengan November 2020, hanya 103 proyek senilai Rp 602,7 triliun yang telah berhasil diselesaikan. Artinya masih banyak proyek strategis nasional yang masih berjalan atau belum terealisasikan.

Pembangunan infrastruktur yang getol tersebut ternyata membuat indeks daya saing infrastruktur Indonesia naik. Menurut laporan Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis WEF, sub-indeks infrastruktur Tanah Air adalah 67,7 . Pada 2018, nilai sub-indeks infrastruktur Indonesia adalah 66,8. Artinya ada kenaikan daya saing walau tipis sebesar 0,9 poin. Namun secara peringkat malah justru turun. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang getol, belum berkorelasi dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang hingga akhir 2019,  pertumbuhan ekonomi indonesia belum bisa keluar dari batas bawah 5%.

Dari sisi pembiayaan, proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dievaluasi efektivitasnya karena pembangunan proyek tersebut didanai melalui utang. Menurut laporan  Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen dari PDB Indonesia. BUMN yang merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur juga harus menanggung beban utang yang sangat besar. Tercatat per kuartal III-2020, utang BUMN mencapai Rp 2140 triliun. Adapun rinciannya, utang BUMN keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan utang BUMN nonkeuangan sebesar Rp 999 triliun.

Pemerintah seharusnya memang berhati-hati dalam merancang program pembangunan infrastruktur, agar tidak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN. Jangan sampai demi memenuhi ambisi rezim, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan perusahaan yang baik oleh BUMN diterabas begitu saja. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menepati janji-janji politiknya agar tidak hanya diingat sebagai “the king of lip service” atau raja pengobral janji. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi ke-48 kali ini mencoba membahas “Lips Service vs Pembangunan Infrastruktur”

Narasumber

  1. Sri Lestari W, Akademisi Ilmu Politik
  2. Mardani Ali Sera, Politisi PKS
  3. Rocky Gerung, Pengamat

Moderator: Haldi Panjaitan

ILT Edisi Ke-48: Raport Presiden: Lips Service VS Pembangunan Infrastruktur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *