Bismillah, temuan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran HAM dalam proses alih pegawai KPK jd ASN merupakan tamparan keras dihari kemerdekaan kita, terutama pada aspek pemberantasan korupsi. Bukti yg kian menunjukkan bahwa ada permasalahan yg jauh lebih luas

Temuan yg jg membuka sisi lain dari TWK yg tidak hanya bermasalah pada aspek administrasi saja, tp 11 pelanggaran HAM yg sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berbagai konvensi internasional. Harus segera ditindaklanjuti oleh pihak2 terkait.

Jika dilihat, ini sekaligus mengkonfirmasi kecurigaan masyarakat serta Ombudsman yg jauh2 hari sudah menyatakan ada pelanggaran dlm TWK. Sudah saatnya Ombudsman mengeluarkan rekomendasinya. Pejabat negara sudah diingatkan agar menjalankan proses administrasi dengan baik & berbenah tp justru dihiraukan.

Pak @jokowi harus aktif melihat permasalahan ini karena sebagai pembina tertinggi kepegawaian, bisa memberikan solusi dari tidak inginnya pihak2 penyelenggara negara untuk patuh hukum.

“Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita”. Penggalan kalimat yg pak @jokowi sampaikan saat pidato kenegaraan kemarin. Agar pidato tsb tidak sekadar lip service, presiden punya kewajiban untuk proaktif.

KPK mesti menghargai tugas dan fungsi Komnas HAM sampai Ombudsman (yg dalam hal ini sebagai penerima laporan masyarakat). Apa yg dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan peraturan yg berlaku. Pemeriksaan administrasi TWK ini jg harus dilihat sebagai upaya menengahi polemik kepegawaian KPK

Bagian dari saling mengontrol antarlembaga negara untuk menghindari lembaga dengan kekuatan super dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan wajar jika hal tsb dipraktikkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

One thought on “#Kultwit Mardani: Merdekakan KPK dari hasil TWK nan Politis oleh @mardanialisera (17/8/21)

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *