#KultwitMardani: Sebaiknya ada Jeda antara Pemilu dan Pilkada [oleh @mardanialisera (28/9/21)]

Bismillah, banyaknya kasus korupsi kepala daerah mengingatkan pentingnya pola pemberantasan korupsi yg tegas, transparan serta revisi UU Pemilu & Pilkada. Adanya korupsi setidaknya menunjukkan 2 hal, ada nafsu yg selalu membayangi & mahalnya biaya politik. Dua hal ini wajib dihentikan dgn sistem

Dari awal @FPKSDPRRI tegas ingin Pilkada dilakukan serentak pada 2022 dan 2023, bukan 2024. Dari sisi penyelenggara, penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 justru memperkuat praktek demokrasi dengan memberikan kesempatan munculnya kepemimpinan lokal yg lebih terdistribusi secara merata. Ini akan berdampak positif bagi regenerasi kepemimpinan daerah dan nasional berjalan secara sehat

Kita perlu memberi tiap locus pemilu haknya. Bagus 2024 dibuat Pemilu Nasional (Pilpres, DPD dan DPR Pusat), 2027 Pemilu Provinsi (Pilkada Gub dan DPRD Prov) dan 2028 Pilkada Kokab. Sehingga masing2 memiliki isu dan diskursusnya sendiri.

Lalu dari sisi pemilih, informasi yg didapat calon pemilih terkait kapasitas dan kapabilitas Calon Kepala Daerah akan lebih memadai. Mengingat penyelenggaraan sosialisasi & kampanye Pilkada Serentak tidak bersamaan dengan Pemilu Serentak (Capres, DPR, DPD dan DPRD)

Jika tetap memaksakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024, berpeluang membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional. Kasus Pilkada misalnya, tak jarang byk pemilih ingin mendapatkan ‘hadiah’ sblm memilih salah satu calon.

Blm lg problem lainnya seperti hrs membayar saksi sampai biaya kampanye yg membuat para calon mesti mengeluarkan dana ekstra agar dpt dipilih. Kontestasi tdk lg berdasarkan gagasan program. Fungsi representasi jg menurun karena pejabat yang terpilih jadi merasa tidak punya “kontrak sosial” dengan pemilih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *