Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-63: Plin Plan Janji Pemimpin: Kereta Cepat

This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ilt-63-1006x1024.jpeg
ILT Edisi Ke-63: Plin Plan Janji Pemimpin: Kereta Cepat

Sikap dan kebijakan yang tidak konsisten kembali ditunjukkan Presiden Jokowi. Pada
2015, presiden berkomitmen bahwa megaproyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang digarap
bersama Cina ini tidak akan membebani anggaran negara. Kini, enam tahun kemudian, presiden
merilis aturan yang mengizinkan pengucuran anggaran negara untuk pembangunan kereta
berkecepatan 350 kilometer per jam ini.

Pemerintah mengubah skema pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui Perpres
No 93 Tahun 2021. Aturan ini membuka opsi pengucuran APBN untuk membiayai kereta cepat,
yang masuk daftar proyek strategis nasional (PSN). Melalui perpres baru ini, pemerintah
menetapkan dua jenis pembiayaan APBN. Skema pembiayaan pertama adalah penyertaan modal
negara (PMN) kepada konsorsium BUMN yang menggarap proyek ini. PMN diberikan untuk
memenuhi kekurangan kewajiban penyetoran modal dasar pada perusahaan patungan dan untuk
memenuhi kewajiban perusahaan patungan akibat pembengkakan biaya proyek. Skema kedua
yakni penjaminan kewajiban pemimpin konsorsium BUMN bila membutuhkan pinjaman untuk
menambah modal akibat pembekakan biaya. Pemimpin konsorsium yang bisa menerima kucuran
APBN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Kondisi yang kian mengkhawatirkan karena biaya proyek itu sudah membengkak jauh
dari yang direncanakan. Dari awalnya US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86,52 triliun menjadi US$
8 miliar atau Rp 122,58 triliun. Beban anggaran ada kemungkinan semakin besar jika pemerintah
harus menutup defisit biaya saat kereta cepat ini mulai beroperasi pada akhir 2022. Defisit ini
muncul jika pendapatan dari tiket tidak menutup biaya operasi. Berdasarkan skenario yang
disusun PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), jumlah penumpang per hari harus mencapai
minimal 44 ribu orang agar tiket bisa dijual dengan harga Rp 200 – 300 ribu per orang. Jika
skenario itu tidak tercapai, negara yang bakal menutup biayanya. Artinya kereta cepat yang
menyasar konsumen kelas menengah atas ini bakal bergantung pada subsidi seperti kereta
komuter perkotaan.

Mengalirnya APBN ke proyek kereta cepat, yang awalnya akan dibiayai oleh korporasi,
menunjukkan karut-marutnya perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun terjebak
pada situasi sulit karena tidak mungkin lagi menyetop proyek yang sudah berjalan hampir 80%.
Adakah pilihan jalan keluar yang bisa pemerintah ambil? Oleh karena itu Indonesia Leaders Talk
edisi kali ini mencoba membahas “Plin-Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat”

Narasumber
(1) Faisal Basri (Ekonom, Politikus)
(2) Bhima Yudhistira (Ekonom, Direktur Center of Economic and Law Studies)
(3) Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
(4) Rocky Gerung (Pengamat)

Moderator: Haldi Panjaitan

ILT Edisi Ke-63: Plin Plan Janji Pemimpin: Kereta Cepat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *