Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-65: Proposal Ekonomi dan Politik Untuk NKRI Lebih Baik

ILT Edisi Ke-65: Proposal Ekonomi dan Politik Untuk NKRI Lebih Baik

Bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini? Apakah sudah sejalan dengan konsep
ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan para pendiri bangsa? Jawaban
senderhanya tidak. Bahkan bisa dikatakan sudah sangat menyimpang dari konsep ekonomi
kerakyatan. Banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih menyasar ke kelompok-kelompok
orang kaya, tetapi tidak berdampak kepada kelompok orang miskin. Kebijakan-kebijakan
tersebut antara lain adalah kembalinya tax amnesty jilid II, kenaikan PPN sembako, UU Minerba
yang sarat akan kepentingan Oligarki, UU Ciptaker yang mengkerdilkan peranan buruh, dan
masih banyak lagi.

Apabila kita melihat indikator lainnya, kekayaan menjadi sangat terkonsentrasi. Hanya
1% rumah tangga terkaya di Indonesia mampu menguasai 50,3% kekayaan nasional. Yang lebih
parahnya lagi, dimsa Pandemi Covid-19, jumlah orang kaya dengan penghasilan diatas > $1 Juta
mengalami peningkatan sebesar 61,7%. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki harta
kekayaan lebih dari $100 juta meningkat sebesar 22,29 persen. Secara keseluruhan angka
ketimpangan yang diukur berdasarkan gini ratio terjadi peningkatan 0,005 poin dari 0,380 pada
september 2019 menjadi 0,285 pada september 2020.

Selain menyimpang dari konsep ekonomi kerakyatan, dalam konteks politik juga
mengalami penyimpangan apabila dibandingkan dengan konsep politik yang dibangun pendiri
bangsa. Bung Karno mendirikan bangsa ini berlandaskan konsep demokrasi pancasila. Terdapat
beberapa pilar yang membentuk prinsip demokrasi pancasila, yakni demokrasi berketuhanan
maha esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan hak
asasi manusia, demokrasi yang berkeadilan sosial, dan demokrsi dengan kemakmuran.

Apabila kita melihat kondisi saat ini, Indonesia mengalami beberapa permasalahan terkait
dengan pelaksanaan demokrasi. Secara umum, indeks demokrasi mengalami kemunduran yang
sangat signifikan. Tahun 2020, indeks demokrasi di Indonesia turun menjadi 6,3, terendah
selama 14 tahun terakhir. Beberapa faktor yang berkontribusi turunnya indeks demokrasi di
Indonesia akibat meningkatnya ancaman kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indikator politik menyatakan bahwa 79,6% persen
masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Dalam penegakkan hukum, berdasarkan survei
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mayoritas responden mencatat bahwa persepsi
negatif publik terhadap penegakkan hukum di Indonesia meningkat dari 15,1 persen pada
September 2019, menjadi 24,8 persen pada september 2021.

Apabila kita melihat konsep ekonomi, politik dan penegakkan hukum sesuai dengan para
pendiri bangsa, saat ini kita sudah sangat jauh menyimpang. Diperlukan perubahan dan
komitmen dari para elit politik untuk mengembalikan tujuan berdirinya bangsa ini, sesuai dengan
amanah UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Indonesia Leaders
Talk edisi kali ini akan membahas tema “Proposal Ekonomi dan Politik untuk NKRI Lebih Baik”

Narasumber:
(1) Anthony Budiawan (Managing Director Political Economy and Policy Studies)
(2) Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
(3) Rocky Gerung (Pengamat)

ILT Edisi Ke-65: Proposal Ekonomi dan Politik Untuk NKRI Lebih Baik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *