Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-68: Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

ILT Edisi Ke-68: Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Amanat konstitusi pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Atas
dasar itulah BUMN sebagai tonggak utama produksi strategis harus mampu memberikan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Apakah saat ini BUMN telah
mencapai tujuan sesuai yang dimandatkan oleh Konstitusi kita?

Pemerintah mempunyai dua tangan untuk melayani rakyat: tangan birokrasi dan tangan
korporasi, yaitu melalui BUMN. Pandangan Bahwa ‘BUMN sama saja dengan perusahaan biasa
atau swasta’ merupakan pandangan benar bagi yang tidak mengerti konstitusi. Klaster BUMN
yang pertama, yaitu BUMN penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak karena resikonya
terlalu besar untuk diserahkan kepada swasta. Risiko tersebut sangat berkaitan dengan keamanan
nasional dan/atau berat bila ditanggung oleh swasta, karena sunk cost atau operating costnya
yang tinggi akibat besarnya beban eksternalitas.

Klaster kedua, BUMN berlaba dan berukuran besar. Kecil kemungkinan gagal, kecuali
jika ada korupsi raksasa. Jenis BUMN dalam dimensi ini adalah BUMN migas dan
pertambangan. BUMN ini secara politik dekat dengan klaster penting bagi negara dan jika ada
masalah perlu diselamatkan. Pemerintah disarankan menguasai 100% induknya tetapi tetap dapat
memprivatisasi sampai 49% saham anak dan cucu perusahaan.

Klaster ketiga BUMN adalah penggerak demokrasi ekonomi. Sebanyak tiga perempat
BUMN ada di sini, mulai dari perbankan, keuangan, konstruksi, properti, konsultan, hingga
perdagangan. BUMN ini disarankan tidak diberi beban politik negara agar tidak terjadi
penyalahgunaan secara politik dan keuangan, termasuk tidak perlu mendapat subsidi/penyertaan
modal negara.

Jadi dalam hal ini, apabila ada BUMN yang mengalami masalah, pemerintah harus
menentukan klaster mana BUMN tersebut. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki
pemerintah, menentukan klaster untuk menyelamatkan BUMN menjadi sangat berpengaruh. Dari
ketiga klaster BUMN, klaster pertama harus diselamatkan dalam kondisi apapun karena hidup
banyak orang sangat bergantung padanya. Namun, bagaimana dengan klaster ketiga? Demi
keselamatan dan keberlangsungan klaster pertama, pemerintah boleh melepas BUMN klaster
ketiga yang tidak terlalu berparuh terhadap kehidupan hajat masyarakat.

Dengan adanya krisis akibat pandemi covid-19, pemerintah kembali dihadapi dengan
keputusan-keputusan dilematis perihal BUMN. Akibat miss management dan menurunnya
aktivitas ekonomi akibat pandemi, banyak BUMN yang dicap ‘sekarat’ oleh lembaga keuangan.
Berdasarkan data Bank Indonesia ada Juni 2021, utang luar negeri BUMN memecahkan rekor
tertinggi sebesar US$ 60,28 miliar atau sekitar Rp 874 triliun.

Dibalik hutang yang terus menumpuk, kontribusi BUMN ke negara pun terlihat minim.
Misalnya, pada tahun lalu, BUMN hanya menyumbang laba bersih senilai Rp 41 triliun, atau
merosot 75,60% dibandingkan 2019. Pendapatan korporasi pelat merah juga menyusut 15,72%
year-on-year (yoy) menjadi Rp 1.957 triliun pada 2020. Selain kontribusinya yang minim, demi
menyelamatkan perusahaan plat merah tersebut malah membebani negara dengan menggunakan
Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN.

Dengan keterbatasan APBN, pemerintah harus memilih dengan cermat BUMN yang
harus diselamatkan terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu menyelidiki pemanfaatan utang
BUMN diperuntukan. Jangan sampai pemanfaatan utang BUMN berkaitan dengan potensi
korupsi terselubung. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk kali ini membahas tema “Banyak
BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?”

Narasumber
(1) Dahlan Iskan (Menteri BUMN 2009-2011, Mantan CEO Surat Kabar Jawa Pos dan Jawa
Pos Group)
(2) M Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN 2014-2016)
(3) Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
(4) Rocky Gerung (Pengamat)

ILT Edisi Ke-68: Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *