Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-70: UU CIPTAKER Pasca Putusan MK

ILT Edisi Ke-70: UU CIPTAKER Pasca Putusan MK

Sejak awal pembuatannya, gagasan UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau yang kini dikenal
sebagai undang-undang sapu jagat telah mengalami kecacatan secara konsep dan formil, hal ini
terjadi karena terdapat pergesekan antar peraturan perundang-undangan, mengingat konsep
Omnibus Law yang hanya mengambil beberapa pasal saja dari UU yang telah ada. Kemudian
dikatakan cacat secara konsep karena terdapatnya kesalahpahaman dan munculnya anggapan
bahwa UU Ciptaker memiliki kekuatan terhadap UU lain, padahal seharusnya posisi UU di
Indonesia memiliki posisi yang sama kuat.

Disisi lain, pemerintah mengklaim bahwa desain kebijakan UU Ciptaker yang telah
menyederhanakan regulasi secara tumpang tindih di sektor ekonomi dan investasi, dibuat
semata-mata untuk menghasilkan kemudahan di masyarakat karena akan mendatangkan banyak
investor dan sejalan dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Padahal berdasarkan data realisasi
investasi di Indonesia telah mengindikasikan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia
bukan karena kurangnya investor atau suntikan modal, melainkan disebabkan oleh banyaknya
“praktik korupsi” yang menghambat perekonomian dan bisnis. Dengan begitu, UU Ciptaker
yang diciptakan ini sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat sipil, tidak diciptakan
sesuai dengan tujuan dan akar masalah, melainkan hanya mendatangkan ketidakpastian di tengah
resesi ekonomi.

Baru-baru ini ruang publik kembali dibuat heboh lantaran UU Ciptaker telah dinyatakan
inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui i Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020. Pembentukan UU Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak berkekuatan hukum selama tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak
putusan dibacakan. Dengan demikian, maka DPR dan Pemerintah berkewajiban untuk
memperbaiki UU Ciptaker dalam waktu 2 tahun atau UU Ciptaker akan batal demi hukum.
Meskipun demikian, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku selama jangka waktu 2 tahun tersebut,
sehingga tidak ada perubahan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Beberapa pakar hukum menilai bahwa lewat pususan itu maka Pemerintah dan DPR
harus memproses revisi UU Ciptaker dengan mengikuti tahapan dari awal hingga melahirkan
perundangan baru. Menurut Pakar Hukum Tata negara, Bivitri Susanti, berpendapat bahwa
Pemerintah dan DPR harus memperbaiki UU Ciptaker melalui proses awal selaiknya
membentuk UU baru. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (P3), rangkaian proses pembentukan perundangan, baik itu revisi atau baru,
pada prinsipnya mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan.

Lantas bagaimana implikasinya putusan MK berdampak pada dunia usaha dan investasi?
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira,
menyebutkan bahwa putusan MK yang menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional
bersyarat bisa berdampak signifikan kepada kepastian dunia usaha dan investasi. Hal ini
disebabkan akibat pelaku usaha yang mulai ragu untuk ekspansi lantaran menunggu kepastian
aturan turunan UU Ciptaker, misalnya soal standar pengupahan hingga aturan terkait izin
berbasis risiko.

Akhir kata, Salah Kaprah UU Ciptaker dengan cara pandang yang keliru memungkinkan
mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Jangan sampai demi mengejar investasi semata,
negara mengorbankan hal yang paling penting dalam bernegara, yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh
karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi kali ini akan mencoba membahas “UU CIPTAKER
PASCA PUTUSAN MK”
.

Narasumber:
1) Feri Amsari (Direktur Pusat Studi Konstitusi)
(2) Ledia Hanifa (Anggota DPR RI Fraksi PKS)
(3) Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
(4) Rocky Gerung (Pengamat)

ILT Edisi Ke-70: UU CIPTAKER Pasca Putusan MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *