Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-72: “Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat via Pansus IKN”.

ILT Edisi Ke-72: “Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat via Pansus IKN”.

DPR menargetkan pembahasan RUU Ibu Kota Negara rampung pada Februari mendatang. Ketua Panitia Khusus RUU IKN mengatakan, legislator dan pemerintah telah sepakat untuk segera memulai pembahasan dan merencanakannya selesai dalam dua masa persidangan. Pemerintah mengajukan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Gagasan presiden Sukarno tersebut ditargetkan terwujud mulai semester pertama 2024. Rencana ini menimbulkan menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama bagi mereka yang akan terdampak langsung terhadap pemindahan ibukota tersebut. Rencana pemindahan ini tentunya harus diteliti secara seksama dan hati-hati dengan menghitung kepada ekses-ekses yang akan timbul ke depannya.

Banyak pihak yang menyarankan, pemerintah sebaiknya fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi nasional yang saat ini sedang tidak menguntungkan dan penuh tantangan berat. Terutama kondisi ekonomi global yang unpredictable.  Begitu banyak pekerjaan rumah kita yang mendesak, seperti deindustrialisasi dini, lapangan kerja, kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan infrastruktur, perbaikan kinerja neraca perdagangan, iklim investasi, biaya investasi tinggi dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Namun sesuai update terakhir, DPR dan pemerintah telah menyepakati substansi RUU IKN, yakni terkait dengan pembentukan pemerintah daerah bersifat khusus. Sebelumnya, pemerintah menginginkan ibu kota baru dikelola oleh lembaga berbentuk otorita. Namun DPR berpandangan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan UU 1945. Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan 2021-2022 juga sudah menetapkan 30 nama anggota DPR sebagai anggota pansus RUU IKN. Keputusan yang sekaligus menganulir Rapat Paripurna ke-10 yang menyebut, keanggotaan pansus RUU IKN berjumlah 56 orang dengan pimpinan sebanyak 6 orang.

Kini masyarakat perlu mengawal dan memberi masukan sebanyak-banyaknya proses pembahasan RUU IKN ini. Wakil rakyat melalui Pansus RUU IKN diharapkan tidak membahas RUU tersebut secara terburu-buru, semua mesti dilakukan dengan saksama. UU Cipta Kerja menjadi contoh proses yang dipercepat, UU yang memuat 186 pasal itu dibahas dalam enam bulan dan kini dinyatakan inkonstitusional  bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk edisi 72 kali ini akan membahas “Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat via Pansus IKN”.

Narasumber:
1. Syafuan Rozi (Peneliti kluster Politik Perkotaan, BRIN)
2. Chusnul Mariyah (Dosen Ilmu Politik UI)
3. Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
4. Rocky Gerung (Pengamat)

Jumat, 17 Desember 2021
Pukul 20.00 – 22.00

ILT Edisi Ke-72: “Kepindahan Ibukota vs Aspirasi Rakyat via Pansus IKN”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *