Indonesia Leaders Talk Edisi Ke-75: Jokowi: Obral Jabatan Wakil Menteri Vs Reformasi Birokrasi

ILT Edisi Ke-75: Jokowi: Obral Jabatan Wakil Menteri Vs Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
perbaikan atas kinerja birokrasi, termasuk manajemen pemerintahan baik Pusat maupun
daerah. Pada pemerintahan daerah, reformasi birokrasi mampu mendorong perubahan
birokrasi yang lebih kompetitif di Jawa Tengah. Reformasi birokrasi telah menjadi agenda
strategis dalam pemerintahan Indonesia pasca jatuhnya orde baru. Adanya korelasi yang kuat
antara efektivitas dan efisiensi pemerintahan dengan peningkatan ekonomi dan competitive
advantage di sebuah negara. Sehingga, semakin baik birokrasi yang dimiliki suatu negara, maka
semakin tinggi daya saing berdasarkan competitiveness Index.
Berdasarkan Laporan Global Competitiveness Index tahun 2019 menempatkan Indonesia
pada posisi 50 (tahun sebelumnya peringkat 45) dan tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia dan
Thailand. Mengapa Indonesia bisa tertinggal dari negara-negara serumpun, karena birokrasi di
Indonesia, masih memiliki beragam permasalahan seperti korupsi, inefisiensi, dan politisasi
birokrasi. Begitu juga dengan indeks persepsi korupsi di negara ASEAN pada tahun 2019,
Indonesia masih menempati peringkat ke-4 di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia.
Permasalahan yang diuraikan sebelumnya, sangat erat kaitannya dengan kinerja
birokrasi sehingga perlu langkah-langkah strategis dalam melakukan perubahan birokrasi di
Indonesia. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini
berupa pedoman dalam melakukan pembenahan/reformasi birokrasi guna mewujudkan
pemerintahan kelas dunia. Itupun, tidak dapat berjalan efektif karena adanya faktor korupsi dan
hubungan transaksional dengan para penguasa.
Alih-alih konsisten dengan tujuannya mereformasi birokrasi, di era Kepemimpinan
Jokowi justru menambah 24 jabatan wakil menteri yang dinilai lebih besar unsur politis
ketimbang kebutuhan. Beberapa pengamat juga mengatakan bahwa penambahan jabatan wakil
menteri merupakan ajang bagi-bagi jabatan untuk tetap bisa mengamankan dirinya hingga akhir
masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Sehingga menambah jabatan ini bukan hanya untuk
kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan reformasi birokrasi, melainkan sekadar
kepentingan politik semata.
Dinamika dan perkembangan riset reformasi birokrasi selama sepuluh tahun terakhir
telah mencakup aspek-aspek kelembagaan dan organisasi, tatalaksana, aparatur, dan
pelayanan publik serta delapan area perubahan reformasi birokrasi. Area akuntabilitas sebagai
upaya menciptakan birokrasi yang terbebas dari KKN masih belum mengalami perubahan
yang signifikan. Ditambah dengan upaya-upaya politis yang jauh dari unsur meritokrasi juga
memiliki dampak buruk terhadap birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia Leaders Talk
edisi kali ini akan membahas seputar “Jokowi: Obral Jabatan Wakil Menteri Vs Reformasi
Birokrasi
“.

Narasumber
(1) Ubedilah Badrun (Analis Sosial Politik UNJ)
(2) Mardani Ali Sera (Politisi PKS)
(3) Rocky Gerung (Pengamat)

ILT Edisi Ke-75: Jokowi: Obral Jabatan Wakil Menteri Vs Reformasi Birokrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *