Bismillah, rencana impor beras yg akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan. Terakhir dari bbrp kepala daerah seperti Jabar, Jatim sampai Sumsel. Ditengah produksi melimpah & kualitas gabah/beras yg menurun, rencana impor menghianati usaha petani yg menunggu momentum panen raya Data produksi beras nasional kita memperlihatkan angka surplus. BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan …
Empat Pilar Kebangsaan Penopang Kokohnya Integrasi NKRI
Rabu (24/03), bertempat di Jakarta Timur, DKI Jakarta berlangsung Sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR – RI) dengan tema “Indonesia Damai Tanpa Konflik”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhineka …
Continue reading "Empat Pilar Kebangsaan Penopang Kokohnya Integrasi NKRI"
#KultwitMardani: Jaga Hak Privasi Warga melalui RUU Perlindungan Data Pribadi oleh @mardanialisera (24/3/21)
Bismillah, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) jd salah satu RUU yg masuk ke dlm Prolegnas Prioritas 2021. Memang blm dpt perhatian luas masyarakat, namun RUU ini penting utk jd dasar hukum bagi upaya perlindungan data pribadi masyarakat. Yg secara tdk sadar kerap kita alami dlm keseharian Ada yg prnh mendapat telepon/email berupa penawaran tertentu namun …
#KultwitMardani: Kudeta Politik, Cara Awam Berpolitik dan Bahaya untuk Demokrasi oleh @mardanialisera (22/3/21)
Bismillah, kasus yg menimpa rekan2 @PDemokrat memberi peringatan, jika tidak kita kelola secara hati-hati akan membahayakan demokrasi negeri ini. Situasi yang jelas tidak sesuai dengan semangat penguatan partai sebagai salah satu institusi terpenting dlm demokrasi. Dapat dikatakan demokrasi tanpa partai yang kuat, tanpa partai yg solid itu akan nothing. Karena itu, para penganjur demokrasi, para …
#KultwitMardani: Tanpa Pilkada 2022 dan 2023, Separuh Indonesia bisa dipimpin Boneka Penguasa oleh @mardanialisera (17/3/21)
Bismillah, sekitar 270 daerah akan dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah jika tidak ada Pilkada di 2022 & 2023. Separuh daerah di Indonesia. Selain jelas merampas hak rakyat untuk menentukan pilihannya, netralitas pejabat dapat jadi problem lain terkait legitimasi hasil Pemilu 2024. Perlu diingat para pejabat ini bukan hasil dari pemilu. Secara tidak langsung memicu problem …
#KultwitMardani: Polemik Guru Honorer, Menunggu Kemauan Politik Pemerintah oleh @mardanialisera (16/3/21)
Bismillah, rencana perekrutan 1 juta guru Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (P3K) mulai 2021 dgn tujuan menuntaskan masalah guru honorer tidak se mudah itu. Byk yang pensiun tp sedikit yg direkrut sehingga menimbulkan bom waktu, dampak dari belum adanya grand design pemerintah ttg guru. Jika melihat data dari Dirjen GTK Kemendikbud, kita kekurangan hampir 1,3 …
Tanggapi Peta Jalan Pendidikan, Mardani: Secara Filosofis dan Sosiologis Tidak Kuat
Jakarta -- Kedua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai cetak biru pendidikan Indonesia yang tertuang dalam “Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035” masih kurang pada aspek filosofis dan sosiologis. Peta Jalan Pendidikan Nasional dinilai terlalu teknokratis. Hal ini Ia sampaikan dalam diskusi daring Indonesia Leaders Talk, Jumat 13 Maret. “Peta jalan pendidikkan kita, dikaji oleh banyak …
#KultwitMardani: Sudah 404 Hari, Kapan Pansus Jiwasraya Dibentuk? oleh @mardanialisera (12/3/21)
Bismillah, sudah 404 hari sejak @FPKSDPRRI mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR 2 Februari 2020 yg lalu. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari usulan tersebut. Ketua DPR sempat menyinggung kasus ini di pembukaan masa sidang IV Senin kemarin. Semoga ada titik terang Jangan dighosting lah rakyat ini. (Pembentukan) Pansus Jiwasraya, kan sudah ketetapan …
#KultwitMardani: Sudah 404 Hari, Kapan Pansus Jiwasraya Dibentuk? oleh @mardanialisera (12/3/21)
Bismillah, sudah 404 hari sejak @FPKSDPRRI mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR 2 Februari 2020 yg lalu. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari usulan tersebut. Ketua DPR sempat menyinggung kasus ini di pembukaan masa sidang IV Senin kemarin. Semoga ada titik terang Jangan dighosting lah rakyat ini. (Pembentukan) Pansus Jiwasraya, kan sudah ketetapan …
#KultwitMardani: Pemilu Serentak 2024 Merampas Hak Rakyat oleh @mardanialisera (10/3/21)
Penyelenggaraan Pemilu secara serentak di 2024 akan pemerintah merampas hak rakyat. Mengapa? Dari sisi penyelenggaraan, berpotensi tidak demokratis karena adanya 272 Pejabat (PJ) Kepala Daerah akibat tidak ada Pilkada tahun 2022 & 2023. Hak rakyat utk menentukan Kepala Daerahnya pun terampas Bagaimana menjamin independensinya dlm “menjaga” Pemilu dan Pilkada serentak 2024? Ini jelas bentuk kezaliman. …
