DPR: Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Tepat

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan sepenuhnya beres di tahun 2012 ini. Tahun ini, masalah tersebut hanya 'sedikit' terselesaikan. Menurut anggota komisi VII DPR dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, pembatasan BBM subidi yang dilakukan pemeirntah bukan langkah yang tepat. "Kita optimis 2012 masalah subsidi sedikit selesai. …

DPR Desak Konversi BBM ke BBG

Kamis, 05 Januari 2012 pukul 11:01:00 JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR dari FPKS Mardani menyarankan pemerintah segera mengambil tindakan taktis merealisasikan kebijakan konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). "Kami akan mengamati dan mengawasi secara ketat keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan konversi BBM ke BBG ini," ujarnya di Jakarta, Rabu …

Subsidi BBM Jebol, DPR Tagih Janji Pemerintah

Imam Prihadiyoko | Robert Adhi Ksp | Rabu, 4 Januari 2012 | 17:02 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak mencuatnya kasus overquota subsidi BBM yang mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 triliun pada Desember lalu, hingga kini belum tampak antisipasi yang dilakukan pemerintah. "Kejadian ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan nyata pemerintah, baru sebatas wacana," ujar …

Menagih Janji Pemerintah Konversi BBM ke BBG

Tribunnews.com - Rabu, 4 Januari 2012 12:31 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Sejak mencuatnya kasus overquota subsidi BBM yang mencapai 1,5 juta Kiloliter atau setara dengan Rp 3 trilyunan pada Desember lalu, hingga kini belum tampak pemerintah untuk mengantisipasi kejadian yang sama di masa depan. "Kejadian ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, …

BPH Migas Harus Jamin Ketersediaan BBM di Seluruh Indonesia

Anggota Komisi VII DPR Mardani mengkritisi peran dan fungsi BPH Migas. pasalnya, sampai saat ini, BPH Migas belum menjamin secara maksimal ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM keseluruh NKRI. "Selama ini pemerintah tidak mampu dalam menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia sehingga sering terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian masyarakat dan terhambatnya mobilitas perekonomian, khusunya di …

PKS Menolak Revisi UU No 13 Tahun 2003 yang Tidak Pro Buruh

Jakarta (15/12) – “Fraksi PKS dengan sangat tegas menolak RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai RUU Prioritas Tahun 2012, karena muatan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah cukup melindungi kepentingan buruh dan dunia usaha. Fraksi PKS memandang justru kekurangannya adalah pada law enforcement dan daya eksekusinya yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah.” Demikian disampaikan oleh Mardani, …

Atasi Subsidi BBM, Pemerintah harus Serius Kembangkan Energi “Baru”

Jakarta (14/12) – Pemerintah harus lebih serius untuk mengembangkan energi "baru" sebagai alternatif pengganti energi “tua” dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang meliputi Undang undang dan lembaga yang terkaitnya dengannya seperti BPH Migas. Demikian rilis yang disampaikan Mardani, Anggota Komisi VII DPR RI, dalam rangka menindaklanjuti pasca terpilihnya ketua dan anggota BPH Migas. …

Mardani: BPH Migas Jangan Pasif

Senayan - Peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus disesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mardani. Menurut Mardani, selama ini pemerintah dianggap tidak mampu …