Posted on

PKS Menolak Revisi UU No 13 Tahun 2003 yang Tidak Pro Buruh

Jakarta (15/12) – “Fraksi PKS dengan sangat tegas menolak RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai RUU Prioritas Tahun 2012, karena muatan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah cukup melindungi kepentingan buruh dan dunia usaha. Fraksi PKS memandang justru kekurangannya adalah pada law enforcement dan daya eksekusinya yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah.” Demikian disampaikan oleh Mardani, …

Continue reading "PKS Menolak Revisi UU No 13 Tahun 2003 yang Tidak Pro Buruh"

Posted on

Atasi Subsidi BBM, Pemerintah harus Serius Kembangkan Energi “Baru”

Jakarta (14/12) – Pemerintah harus lebih serius untuk mengembangkan energi "baru" sebagai alternatif pengganti energi “tua” dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang meliputi Undang undang dan lembaga yang terkaitnya dengannya seperti BPH Migas. Demikian rilis yang disampaikan Mardani, Anggota Komisi VII DPR RI, dalam rangka menindaklanjuti pasca terpilihnya ketua dan anggota BPH Migas. …

Continue reading "Atasi Subsidi BBM, Pemerintah harus Serius Kembangkan Energi “Baru”"

Posted on

Mardani: BPH Migas Jangan Pasif

Senayan - Peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus disesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mardani. Menurut Mardani, selama ini pemerintah dianggap tidak mampu …

Continue reading "Mardani: BPH Migas Jangan Pasif"